Temuan PDIP, sekitar 300 ribu formulir C6 belum didistribusikan

Selain itu, BBHA Pusat PDI Perjuangan juga memprihatinkan adanya upaya dari kelompok masyarakat tertentu yang akan mengerahkan massa pada hari pencoblosan di seluruh TPS. Yaitu pengerahan massa yang menamakan aksinya dengan Tamasya Al Maidah.

2017-04-18 16:48:12

Pilgub DKI

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan menemukan sampai dengan hari ini (H-1), PPS dan KPPS belum membagikan sekitar 300.000 undangan memilih (formulir C6) kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT. Terutama undangan memilih di basis kantong suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot).

"Kami meminta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan kepada seluruh jajaran di bawahnya mulai dari KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS untuk tidak mempersulit pemilih yang tercantum dalam DPT namun tidak diberikan undangan memilih (formulir C6) untuk memberikan hak suara di TPS pada tanggal 19 April 2017," kata Wakil Kepala BBHA Pusat PDI Perjuangan, Diarson Lubis dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (18/4).

Selain itu, BBHA Pusat PDI Perjuangan juga memprihatinkan adanya upaya dari kelompok masyarakat tertentu yang akan mengerahkan massa pada hari pencoblosan di seluruh TPS. Yaitu pengerahan massa yang menamakan aksinya dengan Tamasya Al Maidah.

Ia menegaskan, pengerahan massa tersebut akan mengganggu dan akan menimbulkan keributan di TPS pada saat pencoblosan berlangsung.

"Kami meminta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta dan aparat penegak hukum untuk tidak memberikan izin dan menindak tegas apabila ada kelompok masyarakat tertentu yang akan mengerahkan massa," jelas Diarson.

"Pada hari pencoblosan di seluruh TPS dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua yang menamakan aksinya dengan Tamasya Al Maidah karena akan mengganggu dan akan menimbulkan keributan di TPS pada saat pencoblosan berlangsung," tandasnya.

(mdk/msh)