Tarik biaya sertifikat prona, Kades di Musi Rawas dicokok polisi

Tarik biaya sertifikat prona, Kades di Musi Rawas dicokok polisi. Pelaku berinisial PJ menarik pungutan liar penebusan proyek operasi nasional agraria (Prona) kepada masyarakat. Dia menarik uang Rp 800 ribu per sertifikat yang dikeluarkannya, padahal BPN tidak memungut biaya apapun.

2016-12-16 02:09:00

Pungutan Liar

Jajaran Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan, melakukan tangkap tangan terhadap kepala desa (kades) Ciptodadi II, Kecamatan Suka Karya, berinisial PJ (49) karena diduga menarik pungutan liar penebusan proyek operasi nasional agraria (Prona) kepada masyarakat. Barang bukti yang diamankan berupa uang Rp 5,2 juta dan beberapa sertifikat perumahan.

Pelaku PJ ditangkap di rumahnya setelah menerima laporan adanya tindak pidana kejahatan, Rabu (14/12) malam. Begitu mendatangi lokasi, petugas mendapati pelaku sedang menarik pungli kepada beberapa warganya yang ingin menebus sertifikat.

Wakapolres Musi Rawas, Kompol Padmo Arianto mengungkapkan, dari keterangan yang didapat, pelaku berencana akan menarik pungutan kepada 107 warga yang mendapat prona. Sementara warga yang telah menyetor sebanyak 66 orang dengan masing-masing membayar Rp 800 ribu.

Padahal, Badan Pertanahan Nasional setempat menggratiskan pembuatan sertifikat.

"Warga resah dengan pungutan itu sehingga melapor ke polisi. Akhirnya, kita lakukan tangkap tangan di rumahnya," ungkap Padmo, Kamis (15/12).

Dalam penangkapan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya uang tunai sebesar Rp 5,2 juta diduga hasil pungli, beberapa lembar sertifikat, daftar nama-nama penerima, dan buku berisi warga yang telah menebus sertifikat.

"Pelaku berdalih uang itu hanya untuk administrasi dan telah disepakati warga. Tetapi, perbuatannya melanggar hukum sesuai undang-undang tindak pidana korupsi," tukasnya.

(mdk/tyo)