LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Tak maksud merendahkan Polri, PKS dukung TNI ikut tangani terorisme

Tak maksud merendahkan Polri, PKS dukung TNI ikut tangani terorisme. Aksi terorisme adalah ancaman serius bagi pertahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala kekuatan harus dikerahkan untuk memberantas aksi teror di tanah air.

2017-06-03 22:53:28
Revisi UU Terorisme
Advertisement

Wacana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masih alot dibahas Pansus revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Fraksi PKS mendukung TNI dilibatkan dalam operasi pemberantasan terorisme.

"Ada rasionalisasi menurut saya TNI masuk dalam penanganan," kata Ketua Fraksi Jazuli Juwaini di RJA DPR RI, Kalibata, Jakarta, Sabtu (3/6).

Dukungan ini, kata Jazuli, bukan bermaksud merendahkan kemampuan Polri dalam menindak pelaku teror. Namun, ancaman terorisme tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja.

Advertisement

"Tidak merendahkan kemampuan polisi, polisi ini sudah hebat, tapi mengatasi persoalan tidak bisa ditangani oleh satu pihak, harus ada pihak-pihak lain yang beriringan untuk untuk pemberantasan terorisme," tegasnya.

Dia menegaskan, aksi terorisme adalah ancaman serius bagi pertahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala kekuatan harus dikerahkan untuk memberantas aksi teror di tanah air.

"Teroris musuh bersama, terorisme musuh bersama, terorisme ancaman bagi negara maka terorisme tidak boleh tumbuh subur di negara manapun," ujar Jazuli.

Advertisement

Anggota Komisi I ini juga berharap nantinya regulasi pemberantasan terorisme yang baru tidak menjadi pasal karet yang justru berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). "Nanti kita khawatirkan RUU terorisme untuk memberantas terorisme justru melanggar hak asasi manusia ini tidak boleh makanya harus jelas tidak boleh ada pasal-pasal karet," ucapnya.

Baca juga:
Memutus rantai ideologi radikal dan terorisme di dalam penjara
Napi teroris tularkan ideologi di dalam penjara
ICMI sarankan Indonesia adopsi cara Amerika dalam perangi teroris
Pansus wacanakan larangan ideologi tertentu di revisi UU Terorisme
BIN minta kewenangannya diperjelas di RUU Terorisme
Harapan Panglima TNI dalam Revisi UU Terorisme

(mdk/noe)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.