LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Suap proyek Meikarta, KPK panggil direktur keuangan PT MSU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. Salah satunya yaitu Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Hartono.

2018-11-05 10:46:08
Bupati Bekasi tersangka suap Meikarta
Advertisement

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. Salah satunya yaitu Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Hartono.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/11/2018).

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk merupakan bagian dari bisnis properti Lippo Group. Selain itu, KPK juga memanggil Kabag Hukum Pemkab Bekasi Alex Satudy dan seorang pegawai negeri sipil (PNS) Dinas DPM PTSP Pemkab Bekasi, Kasimin.

Advertisement

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Advertisement

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
KPK telisik sumber dana suap Meikarta dari korporasi Lippo Group
KPK perpanjang penahanan 9 tersangka kasus suap Meikarta
Kasus Meikarta, Bupati Bekasi nonaktif ajukan jadi justice collaborator
Bertemu CEO Lippo Group, Bupati Bekasi nonaktif klaim hanya silaturahmi
KPK soal suap Meikarta: Tak mungkin buru tikus dengan bakar lumbung padi
KPK periksa staf keuangan & Sespri Presdir Lippo Cikarang terkait suap izin Meikarta

(mdk/noe)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.