Soal super holding, PDIP minta Menteri Rini tidak tabrak konstitusi

Super holding harus efisiensi yang berbasis konstitusi.

2016-08-12 03:03:00

BUMN

Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar tidak terburu-buru dengan rencana super holding. Dia menegaskan negara memiliki konstitusi yang secara tegas mengatur atau menyusun perekonomian nasional.

"Rencana super holding ini harus dipikirkan secara matang, karena kita mempunyai konstitusi yang jelas dan tegas untuk menyusun perekonomian nasional," ujar Hendrawan saat dihubungi, Kamis (11/8).

Hendrawan menilai, sekalipun motif super holding ini mengejar aspek efisiensi, tapi aturan yang sudah ada dalam konstitusi jangan sampai ditinggalkan.

Dalam proses ke depannya, lanjut Hendrawan, karena masih berbentuk wacana dan belum ada progres lebih lanjut, sebaiknya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan.

"Haruslah efisiensi yang berbasis konstitusi, agar super holding tersebut dapat menyumbang dan berperan besar bagi perekonomian masyarakat Indonesia," kata Hendrawan.

"Mungkin pembahasan akan dilakukan ketika merevisi UU BUMN (nomor 17/2003). Jadi kita tunggu saja tanggal mainnya," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah mewacanakan penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggantikannya dengan lembaga pengelola, melalui pembentukan super holding BUMN. Nantinya, pembentukan ini akan menjadikan perusahaan pelat merah lebih lincah, fleksibel dan bisa lebih mendunia.

(mdk/noe)