Soal demokrasi kebablasan, mantan Ketua MK sebut momentum evaluasi

Soal demokrasi kebablasan, mantan Ketua MK sebut momentum evaluasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan sistem demokrasi di Indonesia memang belum stabil pasca reformasi. Kondisi demokrasi yang dikeluhkan Jokowi, kata dia, bisa menjadi celah untuk mencari formulasi perbaikan sistem.

2017-02-25 13:04:55

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo menyatakan iklim demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi demokrasi saat ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila. Penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan sistem demokrasi di Indonesia memang belum stabil pasca reformasi. Kondisi demokrasi yang dikeluhkan Jokowi, kata dia, bisa menjadi celah untuk mencari formulasi perbaikan sistem.

"Intinya perlu evaluasi mana yang berlebihan kurang, demokrasi 19 tahun ini masih belum stabil. UU pemilu setiap 5 tahun 5 UU kita bikin. Ada kesempatan hasil evaluasi menganggap ada yang kurang tepat," kata Jimly saat diskusi bertajuk 'Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (25/2).

Menurutnya, kebebasan demokrasi dan menyatakan pendapat bisa dirasakan di semua elemen pemerintahan hingga masyarakat.

Kedua, kalau kita bebaskan semua orang menilai misal para penonton dengan daya kritis apa saja bisa dinilai para aktor dengan pandangannya masing-masing. Yang duduk di eksekutif, yudikatif, caleg seolah-olah memiliki partai-partai sendiri bersaing dengan caleg. Ini perlu dievaluasi bagaimana celah evaluasi bisa banyak juga tidak hanya di UU tapi di konstitusi," terangnya.

Jimly menilai istilah demokrasi kebablasan yang dikeluhkan Jokowi tidak hanya disebabkan karena sistem tetapi juga perkembangan teknologi. Dicontohkannya, perkembangan media sosial seperti whats app terkadang bisa mengubah persepsi masyarakat dalam menyikapi suatu isu. Media sosial juga kerap dijadikan alat untuk menyatakan gagasan di ruang publik.

"Soal kebablasan tidak semua karena sistem demokrasi. Karena teknologi cepat sekali grup WA mengubah dahsyat sekali. Fakta sama 5 grup WA beda sekali. Ini gambaran masyarakat kita yang plural," ungkap Jimly.

Sebelumnya, dalam empat sampai lima bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia yang tengah diuji oleh serangkaian persoalan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah demokrasi Indonesia yang sudah kelewatan atau kebablasan.

"Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan," tegas Presiden Jokowi saat memberikan pidato dalam rangka pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu (22/2).

Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Presiden mengatakan, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Jokowi menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia menghindari praktik semacam ini.

(mdk/pan)