Soal APBD 2015, DPRD balas lapor balik Ahok ke Bareskrim & KPK

Bukti-bukti yang dilaporkan ke KPK dan Bareskrim berupa bukti penyuapan, dokumen palsu dan pencemaran nama baik.

2015-03-02 15:43:36

Dana siluman APBD DKI

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohamad Sangaji mengatakan, pihaknya akan menemui Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa siang besok. Pertemuan tersebut menanyakan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait RAPBD 2015 yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kita akan ke Departemen Dalam Negeri untuk menanyakan tentang RAPBD kepada Mendagri yang dikirim Ahok itu asli apa palsu," kata Ketua Hak Angket, Mohamad Sangaji, di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (2/3).

Selain itu, dia mengatakan, pihaknya juga akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri, pekan depan. Pihaknya akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen, penyuapan terhadap DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun.

"Ada beberapa laporan yang kita laporkan, pertama tentang pemalsuan dokumen. Kedua tentang penyuapan terhadap lembaga DPRD DKI Jakarta, sebanyak 12,7 triliun. Oknumnya akan kita sampaikan di KPK dan Bareskrim," katanya.

Dia menjelaskan, penyuapan DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun berbentuk tanah, alat kesehatan, dan alat proyek pembangunan. Penyuapan tersebut dicantumkan dalam RAPBD tahun 2015.

"RAPBD tahun sekarang 2015, termasuk dengan pemalsuan dokumen termasuk kita ke Mendagri untuk kita minta dokumen itu. Kemudian Senin depan kita lapor ke Bareskrim dan KPK tentang penyuapan tentang dokumen palsu," jelasnya.

Dia menjelaskan bukti-bukti yang akan dilaporkan kepada KPK dan Bareskrim berupa bukti penyuapan, dokumen palsu dan pencemaran nama baik.

"Kami dibilang lembaga rampok, maling segala macam, ada tiga macam yang kami bawa ke Bareskrim dan dua kita bawa ke KPK," ujarnya.

(mdk/lia)