LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Siti Fadilah merasa jadi korban sistem bobrok

Jika sistem di Indonesia tidak dibenahi maka akan banyak korban seperti dirinya menjadi tersangka.

2012-04-25 19:16:18
korupsi alat kesehatan
Advertisement

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengaku menjadi korban sistem saat ini. Menurut dia, jika sistem di Indonesia tidak dibenahi maka akan banyak korban seperti dirinya menjadi tersangka.

"Selama sistem masih seperti ini, korban akan jatuh terus. Departemen yang tidak ada korbannya justru mesti dicurigai seperti Kementerian Pendidikan, kita tahu seperti apa, tapi kenapa yang dibongkar hanya Kementerian Kesehatan," kata Siti Fadilah dalam keterangan persnya di kediaman pribadinya Jakarta, Rabu (25/4).

Menurut dia, anggaran di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan lebih banyak jika dibandingkan dengan kementerian yang pernah ia pimpin. "Dananya 10 kali lipat dari kementerian kesehatan, tetapi kenapa tidak ada suaranya. Itu kenapa," jelasnya.

"Mereka itu kenapa hanya menyisir proyek-proyek Depkes (Kementerian Kesehatan). Apakah juga menyisir Depdikbud (Kemendikbud). Ya sistem memang seperti itu," imbuhnya.

Masih adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi karena sistem di negeri ini belum baik.

Hadiri sidang

Dalam kesempatan itu, Siti Fadilah juga mengutarakan kesediaannya menjadi saksi atas terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mulya Hasjmy di Pengadilan Tipikor Jakarta besok.

"Besok saya akan menghadiri Pengadilan di Tipikor untuk saksi Mulya Hasjmy terkait surat penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa, pengadaan alat kesehatan, pusat PMK tahun 2005," jelasnya.

Siti Fadilah membantah dalam kasus alat kesehatan tahun 2005 ia menunjuk langsung perusahaan tertentu. Menurut dia, namanya hanya diseret-seret dalam kasus ini.

"Setelah saya cek kembali Kalau dari surat yang saya kasih tidak ada kalau saya memilih BUMN untuk keperluan pusat PMK setjen Depkes," tegasnya.(mdk/has)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.