Setnov yakin Andi Narogong tak bohong kasih duit e-KTP ke Ganjar Pranowo

Setnov yakin Andi Narogong tak bohong kasih duit e-KTP ke Ganjar Pranowo. Novanto kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Chairuman Harahap, politisi Golkar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR. Chairuman membenarkan ada pemberian uang oleh Andi, namun jumlahnya baru setengah dari kesepakatan.

2018-03-22 10:44:52

Korupsi E-KTP

Jelang masa akhir persidangan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto mengungkap sejumlah nama anggota DPR yang mendapat jatah dari hasil korupsi proyek e-KTP. Dia juga mengatakan ada penerimaan uang hasil korupsi e-KTP oleh Ganjar Pranowo.

Hal itu terkuak saat Novanto memberikan kesaksian sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Awalnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyampaikan konfirmasi realisasi jatah bagi Komisi II DPR telah dilakukan.

Novanto kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Chairuman Harahap, politisi Golkar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR. Chairuman membenarkan ada pemberian uang oleh Andi, namun jumlahnya baru setengah dari kesepakatan.

"Terus terang Andi sampaikan, suatu hari ketemu Chairuman betul gak ada penerimaan Andi. Dia (Chairuman) bilang baru diselesaikan USD 200 ribu, Ada untuk Ganjar? Ada untuk Ganjar. Jadi ini yang disampaikan. Saya justru ingin tahu Andi bohong atau tidak, tapi ternyata benar," ujar Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).

Keterangan tersebut sebelumnya disanggah oleh Ganjar saat beberapa kali menjadi saksi dalam persidangan. Gubernur Jawa Tengah itu menampik ada uang hasil korupsi e-KTP masuk ke kantung pribadinya.

Namun, Muhammad Nazaruddin bersikukuh Ganjar menerima uang USD 500 ribu meski sempat ditolak pada pemberian awal karena disebut nominal tidak sesuai dengan kesepakatan.

Selain mengonfirmasi penerimaan uang sejumlah anggota DPR, Hakim Anggota Frangki Tambuwun mengonfirmasi peran ketua fraksi di DPR. Ada tidaknya rekomendasi atau arahan ketua fraksi terkait proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, dalam pembahasan proyek e-KTP peran ketua fraksi tidak cukup signifikan hanya saja setiap rapat membahas anggaran proyek tersebut pasti disampaikan anggota fraksi ke ketua fraksi.

"Itu dilaporkan biasanya saat rapat pleno," ujarnya.

Novanto juga terang-terangan mengatakan ada penerimaan USD 500 ribu kepada Puan Maharani yang menjabat sebagai ketua Fraksi PDIP dan Pramono Anung sebagai sekretaris fraksi.

Realisasi penerimaan uang oleh Puan dan Pramono diketahuinya dari Made Oka Masagung saat berkunjung ke kediamannya.

"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya dihadiri oleh Oka dan Irvanto. (Oka mengatakan) Di sana saya berikan ke Puan Maharani USD 500 ribu dan Pramono Anung USD 500 ribu," ujar Novanto.

(mdk/rnd)