Sepanjang 2018, terjadi 438 bencana alam, peristiwa longsor terbanyak makan korban

Banyak daerah yang menjadi zona merah rawan longsor di Indonesia yakni tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian Tengah - Selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2018-02-23 20:44:43

Tanah Longsor

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo mengatakan tanah longsor merupakan bencana alam yang mematikan. Sejak awal 2018 hingga masuk bulan Februari, BNPB mencatat terjadi 438 bencana alam. Tanah longsor menjadi bencana paling banyak menelan korban jiwa di antara bencana alam puting beliung, banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang, serta gempa bumi.

"Tanah longsor merupakan bencana yang mematikan yang menyebabkan korban meninggal dan hilang terbanyak yaitu 46 orang," papar Sutopo di ruang Pusdalops BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (23/2).

Banyak daerah yang menjadi zona merah rawan longsor di Indonesia yakni tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian Tengah - Selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Jumlah kejadian bencana tanah Longsor sendiri sepanjang 2010 - 2018 paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara di Kabupaten atau Kota, peristiwa alam ini kerap terjadi di wilayah Bogor, Cilacap dan Wonogiri.

"3.753 Longsor terjadi sejak tahun 2010 hingga 22 Februari 2018, 1.661 orang meninggal. Dan 40,9 juta jiwa masyarakat terpapar bahaya tanah longsor di Kabupaten Kota yang berada di bahaya sedang tinggi tanah longsor," jelasnya.

Selain itu, selama tahun 2014 - 2016, BNPB dan Universitas Gajah Mada (UGM) sudah memasang 70 sistem peringatan dini (EWS) semacam sirine atau pendeteksi longsor. Saat ini baru ada sekitar 200 unit sistem peringatan dini EWS di Indonesia. EWS sendiri baru dipasang di 17 titik longsor di Indonesia.

Sutopo mengungkapkan, BNPB masih membutuhkan ribuan unit alat tersebut untuk memudahkan masyarakat mengevakuasi diri dan mengetahui tanda-tanda longsor. Namun, pihaknya dalam hal ini pemerintah kekurangan anggaran. Dia berharap dari sektor swasta dapat menyumbangkan hal ini demi keselamatan masyarakat.

"Hendaknya mereka (swasta) memasang (EWS) untuk melindungi masyarakat sekitarnya. Sehingga kita tidak mengandalkan pemerintah yang minim dana," bebernya.

Dirinya juga mengimbau masyarakat mengenali ciri-ciri akan terjadinya longsor. Yakni turun hujan terus menerus dengan intensitas sedang dan tinggi. Kemudian terdapat retakan dan suara bergerak, serta terlihat pohon yang tidak tegak atau berposisi miring.

Lanjutnya, longsor sendiri merupakan fenomena yang tak pasti atau sulit ditebak. "Longsor penuh ketidakpastian, jadi meskipun tanah sudah retak walaupun masyarakat sudah di ungsikan tapi fenomena ini kita tunggu kok gak longsor longsor," kata Sutopo.

Sutopo berpendapat, apa yang terjadi saat ini adalah hasil dari kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sebelumnya. Hal itu juga dampak dari sumber daya alam yang tak dilestarikan. Melainkan dimanfaatkan untuk mengejar ekonomi semata misalnya pembangunan.

"Aspek sumber daya alam harus tetap dilestarikan. Jangan karena aspek ekonomi hal itu tidak diperhatikan," jelas dia.

Sementara untuk insiden longsor di Gunung Lio pada Kamis (22/2) pukul 08.45 WIB kemarin, BNPB dan BNPB provinsi Jawa Tengah tengah berupaya melakukan penanganan. Sebanyak 550 personel Tim SAR (Search and Rescue) telah diterjunkan untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban longsor.

BNPB juga menetapkan Struktur Komando Penanganan darurat bencana dengan pendirian posko, bersama IC Kodim 0713 Brebes. Juga ada pendirian dapur umum dan pos relawan untuk penanganan di posko SDN 02 Pasir Panjang.

"PLN juga memadamkan sementara saluran yang terhubung dengan area yang terdampak untuk menjaga keselamatan tim pencari dan warga lainnya," jelas dia.

(mdk/lia)