Sekda DKI belum tahu Anies ingin jadikan reklamasi kawasan umum
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku belum mendengar dan menerima usulan untuk pengalih fungsi pulau reklamasi oleh Anies. Namun, dia mengingatkan, saat ini pulau C dan D telah hampir selesai melakukan pengerukan laut di teluk Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan, terhadap pulau reklamasi terlanjur dibangun untuk sebagai ruang publik.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku belum mendengar dan menerima usulan untuk pengalih fungsi pulau reklamasi oleh Anies. Namun, dia mengingatkan, saat ini pulau C dan D telah hampir selesai melakukan pengerukan laut di teluk Jakarta.
"Nanti tunggu saja yang jelas kalau pulau itu kan ada pulau yang sudah dikeluarkan itu yang C dan D nanti bisa bicarakan antara pengembang dan Pemprov untuk apa. Tapi kan di situ ada proporsinya sekarang yang C dan D lagi proses HPL-nya (Hak Penggunaan Lahan)," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5).
Saat ini proses pembuatan HPL tersebut telah berjalan. Setelah proses selesai, nanti pengembang akan mendapatkan acuan lahan mana dapat digunakan. Sebab HPL tersebut bukan diatasnamakan pengembang melainkan Pemprov DKI Jakarta.
"Pengembang kita berikan HGB-nya (Hak Guna Bangunan) di pulau C dan D ini. Pemprov banyak dapat keuntungan karena kita gak keluar duit untuk reklamasi," jelas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
Saefullah mengungkapkan, dalam penggunaan lahan di pulau reklamasi nantinya akan berada di bawah kewenangan Pemprov DKI. Pemerintah hanya akan menentukan kawasan mana saja bisa digunakan pengembang untuk dibangun.
"Cereble area itu nanti kita berikan HGB-nya baru keluar PBB pajaknya. Kalau dagang kita tarik pajak lagi jadi gitu terus. Saya pikir yang C dan D itu kan sudah jalan nanti kebijakan gubernur gimana nanti kita tunggu," terangnya.
Sebelumnya, Anies menegaskan banyaknya pulau reklamasi sudah dibangun, nantinya akan dimanfaatkan masyarakat. Terutama untuk fasilitas publik. Pembangunan nantinya juga bakal ditawarkan kepada pihak swasta.
"Intinya adalah fasilitas publik itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan dimanfaatkan, pengelolaannya bisa oleh pemerintah oleh macam-macam (swasta) tapi intinya bermanfaat untuk publik," kata Anies.
Setop pembangunan pulau reklamasi, sudah menjadi janji Anies Baswedan dan Sandiaga selama masa kampanye Pilgub. Sehingga perlu direalisasikan ketika memimpin ibu kota. Untuk itu, pihaknya masih menggodok rencana dalam mengelola pulau terlanjur telah dibangun.
Adapun fasilitas publik nantinya bisa berupa sarana olahraga, budaya, wisata pantai maupun pembangunan properti termasuk pelabuhan. Untuk itu, tim sinkronisasi dibuat Anies-Sandi berkomunikasi dengan masyarakat, terutama nelayan, dan para stakeholder untuk menampung berbagai ide gagasan.
Baca juga:
Sudirman Said segera kaji reklamasi teluk Jakarta
Nasib reklamasi teluk Jakarta di tangan tim sinkronisasi Anies-Sandi
Anies tawarkan swasta kelola pulau reklamasi yang terlanjur dibangun
Nelayan tolak reklamasi meradang di depan anggota DPR
Amien Rais sebut ada pejabat dapat Rp 10 T dari pengembang reklamasi