Satgas Covid-19 Wanti-Wanti Pemerintah Daerah Transparan Laporkan Kasus Positif

"Mohon kepada posko desa dan kelurahan yang diamanahkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengkoordinir pelaksanaan skenario pengendalian melalui pemantauan zonasi RT."

2021-05-20 16:39:18

Satgas Covid-19

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta adanya transparansi data kasus Covid-19 yang diberikan dari Satgas daerah ke Satgas pusat. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat tidak salah dalam menentukan zonasi.

Sebab, kata dia, ketepatan dalam penentuan zonasi merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah pusat dalam membuat suatu kebijakan. Dia tidak ingin ada daerah yang memanipulasi data kasus agar wilayahnya menjadi zona hijau.

"Mohon transparansi sebesar-besarnya terhadap data aktual, termasuk angka kasus kesembuhan dan kematian di daerahnya masing-masing," kata Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito saat konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB Indonesia, Kamis (20/5).

Untuk itu, Wiku mendorong Satgas daerah untuk meningkatkan aktualisasi dan kualitas data dari posko-posko pencatatan dan pelaporan yang ada di setiap wilayah hingga wilayah RT. Jika kualitas data sudah ditingkatkan, dia mendorong pemantauan yang ketat dalam menjalankan skenario pengendalian virus Corona ini.

"Mohon kepada posko desa dan kelurahan yang diamanahkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengkoordinir pelaksanaan skenario pengendalian melalui pemantauan zonasi RT," pesannya.

"Jika kualitas data untuk menentukan zonasi sudah baik, maka perlu adanya pengawasan yang ketat dalam menjalankan skenario pengendalian," lanjutnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus, perlu adanya kerjasama antara seluruh elemen masyarakat. Mulai dari Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

"Kepada otoritas masyarakat dan elemen masyarakat di daerah masing-masing, saya ajak untuk meningkatkan literasi data kesehatan," katanya.

Dia kemudian mengimbau pemerintah daerah setempat untuk lapor ke pemerintah pusat bila mengalami kendala dalam menangani kasus Covid-19 di daerahnya. Wiku memastikan, pemerintah akan membantu daerah tersebut. Wiku juga mengimbau pemerintah daerah yang wilayahnya masih masuk zona merah untuk segera menangani penyebaran kasus ini dengan baik agar wilayahnya berubah menjadi zona kuning bahkan hijau.

"Apabila ada kendala penanganan Covid-19, diminta melaporkan ke pemerintah pusat agar segera diberi bantuan," pesannya.

"Saya mohon untuk kepala daerah segera memperbaiki penanganan Covid-19," pintanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati ada kepala daerah yang tidak mengetahui angka kasus Covid-19. Hal tersebut terungkap saat Jokowi memberikan arahan kepada Forkopimda se-Riau di Pekanbaru seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5).

"Ada saya datang ke daerah, tidak di Sumatera, saya datang ke daerah saya tanya nggak tahu (angka kasus Covid-19). Kalau angka-angka saja tidak tahu bagaimana menyelesaikannya," katanya kepada Forkopimda se-Riau di Pekanbaru seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5).

Jokowi meminta agar kepala daerah di Riau khususnya di Forkopimda bisa mengetahui angka-angka kasus aktif hingga kematian di daerahnya. Termasuk kata Jokowi para Pangdam dan Kapolda.

"Coba dilihat, angka-angka itu dicatat dan kalau saya tanya mestinya semua bupati, wali kota, gubernur itu tahu posisi di tingkat kabupaten seperti apa, pak bupati berapa kesembuhan di sini, harus bisa jawab. Berapa kasus aktif, harus bisa jawab," ungkapnya.

(mdk/rhm)