Sambut Pilkada Bali, KPUD diberi anggaran Rp 155 miliar & Bawaslu Rp 39 miliar

Gubernur Pastika menambahkan rasionalisasi harus dilakukan karena dari sisi pendapatan Pemprov Bali banyak berkurang. Belum lagi ditambah risiko kemungkinan menghadapi bencana erupsi Gunung Agung.

2017-11-09 20:17:40

Pilkada Bali

DPRD Bali telah mengetuk palu anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Meskipun salah satu pimpinan mereka tengah tersandung kasus narkoba, nyatanya tak sampai mengganggu jalannya pembahasan anggaran.

Rapat pengesahan anggaran dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry. Dalam pengesahan tersebut disepakati anggaran KPU Bali Rp 155 miliar, sedangkan Bawaslu Bali, Rp 39 miliar.

"Kalau saya mengacu pada hitung-hitungan yang diajukan oleh DPRD, namanya efisiensi, hal-hal yang sifatnya bisa menggunakan yang kita punya, pakailah itu," ujar Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, usai rapat kerja tersebut, Kamis (9/11).

Dalam mengefisiensi anggaran Pilgub Bali, Pastika mencontohkan, KPU maupun Bawaslu Bali dapat memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti Wantilan DPRD dan Gedung Wiswasabha. Termasuk Gedung KPU Bali yang bisa untuk melakukan sosialisasi, sehingga tidak perlu menyedot anggaran yang besar untuk sewa hotel.

Besaran angka mengacu pada hitung-hitungan DPRD setelah membandingkan dengan anggaran Pilkada di Nusa Tenggara Barat yang menghabiskan dana sebesar Rp 136 miliar lebih. Padahal, jumlah pemilihnya lebih banyak dan medannya lebih sulit dibandingkan Bali.

Pastika menambahkan rasionalisasi harus dilakukan karena dari sisi pendapatan Pemprov Bali banyak berkurang. Belum lagi ditambah risiko kemungkinan menghadapi bencana erupsi Gunung Agung.

"Jadi, di tengah keprihatinan ini, mari kita berhemat," katanya.

(mdk/lia)