Saksi ahli KPK tegaskan status tersangka Setnov kedua kali sudah tepat

Namun, Komariah berpendapat bila asas Ne bis in idem hanya berlaku pada pokok perkara sedangkan Setnov belum memasuki pokok perkara. Dia mengatakan penetapan tersangka Setya Novanto untuk kedua kalinya oleh KPK sah secara hukum.

2017-12-12 13:43:58

Praperadilan Setya Novanto

Salah satu saksi ahli dari KPK Prof Komariah Emong membantah dalil yang diajukan kuasa hukum Setya Novanto (Setnov) terkait asas Ne bis in idem. Menurutnya, asas Ne bis in idemyang diajukan sebagai dalil tim kuasa hukum Setnov tidaklah tepat.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas Ne bis in idem dapat dilihat dalam Pasal 76 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, Komariah berpendapat bila asas Ne bis in idemhanya berlaku pada pokok perkara sedangkan Setnov belum memasuki pokok perkara. Dia mengatakan penetapan tersangka Setya Novanto untuk kedua kalinya oleh KPK sah secara hukum.

"Berarti perkara itu ini sudah memasuki pokok perkara, jadi Ne bis in idemhanya berlaku pada perkara yang masuk pokok perkara," kata Komariah dalam praperadilan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Selasa (12/12).

Mantan Hakim Agung itu juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan lingkup praperadilan tidak berbicara mengenai pokok perkara.

"Praperadilan itu sudah disebutkan terutama dalam Perma Nomor 4 2016 tidak berbicara mengenai pokok perkara hanya segi formal saja, jadi tidak ada Ne bis in idem," terang Komariah.

"Dalam putusan MK penetapan tersangka boleh diulang kembali. Praper hanya memeriksa formal saja. Itu putusan MK 21 Tahun 2014, Perma Nomor 4 th 2016 juga boleh menjadikan tersangka 2 kali," sambungnya.

Dengan hal tersebut, kata dia, penetapan tersangka Setya Novanto untuk kedua kalinya adalah sah sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sesuai dengan syarat syarat yang berlaku.

(mdk/rhm)