Robertus Tersangka Hina TNI, Moeldoko Sebut Demokrasi Tak Berarti Asal Ngomong

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal penangkapan yang dilakukan polisi terhadap akademisi Robertus Robet karena diduga menghina TNI. Kendati mengaku belum tahu persis peristiwa tersebut, Moeldoko mengatakan secara prinsip dalam negara demokrasi, tidak bisa asal menyampaikan sesuatu.

2019-03-07 13:00:02

Ujaran kebencian

"Saya belum tahu peristiwanya. Tapi prinsipnya beginilah negara ini negara demokrasi, bukan berarti semua orang punya semaunya menyampaikan sesuatu," ujar Moeldoko di Rumah Aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, demokrasi diperkuat oleh undang-undang. Jika melanggar, harus diproses sesuai aturan.

"Demokrasi itu kan harus diperkuat dari instrumen keundang-undangan. Begitu keluar, semprit. Kan begitu. Masih melakukan lagi, penjarain aja kan begitu," katanya.

Diberitakan, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Saat ini Robert masih menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Hal itu dibenarkan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. "Iya (Ditetapkan tersangka). Masih diperiksa," kata Dedi saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (7/3).

Robet yang juga seorang aktivis ditangkap polisi, Rabu (6/3) sekira pukul 00.30 WIB. Dedi mengungkap Robert diduga melakukan penghinaan terhadap institusi TNI saat berorasi di depan Istana Negara.

"Melakukan orasi pada saat demo di monas tepatnya depan Istana dengan melakukan penghinaan terhadap institusi TNI," katanya.

Penyidik menjerat Robet dengan Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

(mdk/dan)