Risma didesak batalkan pengubahan 2 nama jalan di Surabaya

Polemik pengubahan nama dua jalan di Kota Pahlawan masih belum reda. Meski DPRD Surabaya telah menyetujuinya lewat sidang paripurna Agustus 2018 lalu, penolakan atas penggantian nama Jalan Gunungsari dan Dinoyo masih berlangsung.

2018-09-18 20:36:00

Tri Rismaharini

Kali ini, protes dilayangkan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putara Putri TNI-Polri Indonesia (GM FKPPI) Jawa Timur. Mereka meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini segera membatalkan pengubahan nama dua jalan tersebut.

"Ini (penolakan) demi penghormatan terhadap sejarah perjuangan para pahlawan," kata Ketua GM FKPPI Jawa Timur Agoes Soerjanto di Surabaya, Selasa (18/9).

Menurut Agoes, dua nama jalan tersebut menjadi salah satu tetenger perjuangan para pahlawan. Sehingga, GM FKPPI menilai, penggantian nama Jalan Gunungsari menjadi Jalan Prabu Siliwangi, serta Jalan Dinoyo menjadi Jalan Pasundan, itu sebagai kebijakan yang ahistoris.

"Kebijakan tersebut mengingkari nilai-nilai perjuangan para pejuang," sesal Agoes.

Berdasarkan penuturan ahli dan pelaku sejarah, masih kata Agoes, Jalan Gunungsari adalah bagian dari Front Bukit Gunung Sari yang menjadi basis pertahanan terakhir dan tempat gerilya Arek-arek Suroboyo, yang tergabung di Badan Keamanan Rakyat/Pelajar, cikal-bakal Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).

Pascaperang 10 November atau tepatnya 28 November 1945, Jalan Gunungsari menjadi benteng pertahanan terakhir melawan sekutu, karena lokasinya waktu itu masih dipenuhi bukit.

Saat itu, sangat banyak gerilyawan rakyat dan tentara pejuang yang wafat di medan tempur. Dan untuk mengenang jasa mereka, dibangunlah Monumen Kancah Yudha Mas TRIP di Gunungsari yang diresmikan Pangdam Brawijaya, Mayjen TNI Witarmin pada 7 Februari 1981.

Ditambahkan Sekretaris GM FKPPI Jawa Timur, Didik Prasetiyono, banyak memori kolektif publik yang terikat dengan nama-nama jalan di Surabaya. "Memori itu akan dicabut sepihak oleh penguasa, tentu kita tolak," tegasnya.

Didik menyarankan agar perubahan nama jalan, sebaiknya bisa dilakukan di beberapa ruas lain. "Kan ada banyak ruas jalan baru di Surabaya. Pakai nama baru di ruas jalan itu. Jangan jalan yang sudah ada, diganti namanya," saran Didik.

Seperti diketahui, wacana ini bermula dari pertemuan Gubernur Jawa Timur Soekarwo; Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono yang menyepakati adanya rekonsiliasi hubungan Jawa-Sunda akibat Perang Bubat di zaman Majapahit Abad ke-14. Rekonsiliasi disepakati dengan mengubah nama jalan di Surabaya dan Bandung.

Jalan Gunungsari di Surabaya diganti dengan Jalan Prabu Siliwangi dan Dinoyo diganti menjadi Jalan Sunda. Sementara Pemkot Bandung, juga sepakat mengganti dua nama jalan. Jalan Gazebo menjadi Jalan Majapahit dan Jalan Kopo Pendek menjadi Jalan Hayam Wuruk.

Selanjutnya, kesepakatan itu dibawa ke Pemkot Surabaya untuk dimintakan persetujuan DPRD. Sampai terjadilah pro dan kontra, baik di internal Pansus DPRD Surabaya maupun di kalangan masyarakat.

Bahkan, di sidang paripurna DPRD Surabaya pada 11 Agustus 2018 lalu, dua anggota Fraksi Partai NasDem, Fathul Muid dan Vinsensius Awey memilih walk out dari ruang sidang karena menolak perubahan nama dua jalan tersebut.

(mdk/cob)