Ridwan Kamil Ingin Distribusi Vaksin Covid-19 Jadi Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan jika manajemen di tingkat daerah bisa berjalan baik, maka akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan secara nasional.

2021-01-14 13:15:04

vaksin covid-19

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Kementerian Kesehatan menyerahkan distribusi vaksin Covid-19 kepada pemerintah provinsi. Selain itu, ia meminta permasalahan input data kasus segera dibenahi.

“Tadi malam saya sudah telpon pak Menkes, Budi Gunadi menyampaikan (usulan distribusi vaksin diserahkan pada pemerintah provinsi) dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi,” katanya usai meninjau vaksinasi di RSHS, Kota Bandung, Kamis (14/1).

Lalu, ia meminta data informasi penerima vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat diberikan secara detil kepada pemerintah daerah. Tujuannya, jika ada orang yang terdaftar namun tidak datang saat vaksinasi, maka akan memudahkan pencarian dan pelacakannya.

Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan jika manajemen di tingkat daerah bisa berjalan baik, maka akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan secara nasional.

“Jangan nanti viral-viral sesuatu karena miskoordinasi data,” terangnya.

“Kemenkes (menyampaikan) untuk tahap satu (distribusi vaksin dan vaksinasi) ini ingin memastikan dulu berlangsung lancar atau kurangnya seperti apa. Itu sebabnya di tahap satu penerima vaksin ditentukan oleh pemerintah pusat,” ungkap Emil.

Untuk distribusi vaksin tahap II, Kemenkes sudah menyetujui keinginan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ia akan menentukan proporsi berapa di daerah sesuai tingkat kedaruratan.

“Karena kami lebih mengetahui lapangan sehingga proses vaksinasi berjalan proporsional. Dua alasan itu disetujui dan dipahami. Alasan pak menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti di Jabar. kebijakan itu berdasarkan permohonan. Jabar meminta itu karena kami siap,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menyinggung masalah input data kasus yang menjadi sumber informasi publik. Menurut dia, ada 10 ribu hasil laboratorium mengenai Covid-19 yang masih belum diumumkan.

“Saya tidak mengerti apakah 10 ribu akan dicicil atau bagaimana dibikin heboh saya tidak paham. Tapi kenaikan itu dipengaruhi antrean data dari lalu-lalu yang tidak real time dan saya akui itu masih ada saya sampaikan keluhan itu,” pungkasnya.

(mdk/fik)