Riau kerap kali mengalami pemadaman listrik bergilir

Ternyata pemadaman bergilir yang dialami oleh masyarakat Pekanbaru bukan karena kekurangan pasokan energi.

2016-05-18 13:41:16

Krisis Listrik

Kendati Provinsi Riau memiliki sumber pembangkit listrik, namun bukan berarti daerah ini bebas dari kegelapan. Buktinya, Bumi Lancang Kuning ini masih 'dihantui' dengan pemadaman bergilir.

Koordinator Investigasi Masyarakat Peduli Listrik (MPL), Ramdani mengatakan, kondisi ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Bahkan katanya, pemadaman kerap terjadi di Kota Pekanbaru yang nota bene Ibu Kota Provinsi Riau.

"Persamaan kota ini dengan kota-kota miskin lainnya di Indonesia hanya satu, yaitu tetap terkena pemadaman listrik bergilir. Bisa kita bayangkan, kota ini sama gelapnya dengan kota-kota lain yang terdekat seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara serta Sumatera Selatan," ujar Ramdani, Rabu (18/5).

Menurut Ramdani, jika perkembangan kota Pekanbaru teramat pesat pembangunannya baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Kemampuan ekonomi penduduknya di atas rata-rata kota dan kabupaten lain di Indonesia.

Itu terlihat dari bagaimana penataan pembangunan kotanya yang rapi dan merata. Akan tetapi, pemadaman listrik masih terus terjadi.

Berdasarkan hasil investigasi MPL lanjut Ramdani, ternyata pemadaman bergilir yang dialami oleh masyarakat Pekanbaru bukan karena kekurangan pasokan energi. Sumber pasokan energi ke kota ini sesungguhnya melebihi kebutuhannya jika didistribusikan sempurna oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Dengan banyaknya pembangkit di Riau, maka seharusnya pasokan energi listriknya melebihi kebutuhan masyarakat. Tetapi karena tidak didistribusikan dengan baik sejak tahun 2011, maka kota ini nyaris menjadi kota hantu. Masa kota yang modern kerap mati lampu secara rutin," ketus Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) itu.

Dia melihat, masyarakat Pekanbaru harus membeli genset sendiri untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Padahal umumnya genset bagi masyarakat di Indonesia dipergunakan di wilayah terisolir yang sama sekali tidak memiliki pasokan listrik.

"Ini kan anomali. Keanomalian itu sepatutnya tidak perlu terjadi jika pemerintah memiliki pemahaman yang esensif bahwa pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat sebenarnya menjadi tanggung jawab mereka," terangnya.

Ramdani mengakui, jika ada beberapa komponen masyarakat yang seakan tidak mau tahu terkait kondisi ketidaknormalan itu. Segelintir orang tersebut bagian dari keluarga penguasa, perusahaan perkebunan, perumahan yang menolak ketika PLN memerlukan tanah mereka untuk menjadi tapak-tapak tower dan lintasan kabel distribusi energi listrik.

"Kami sudah mendeteksi perusahaan yang tidak bermoral itu. Dalam waktu dekat akan terus kami memantau mereka. Publik memiliki hak untuk menilai mereka," kata dia.

Pihaknya juga akan mendesak sebaiknya Wali Kota Pekanbaru dan PT PLN menghadapi kelompok anomali ini dengan cara-cara yang tegas demi kepentingan orang banyak.

Apalagi di sisi lain, Pemkot Pekanbaru terbukti berpartisipasi dalam pembangunan distribusi itu, hanya sebatas mengeluarkan izin-izin prinsip untuk pembangunan sarana pendistribusian. Penekanan ini penting, demi upaya maksimal memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Jadi saran kami, kepada daerah sebaiknya melirik dan memberi dukungan ril terhadap rencana- rencana pembangunan pendistribusian oleh PT PLN. Sinergitas Pemkot dengan hakikat fungsi PLN sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kami prediksi bisa mempercepat mengakhiri penderitaan akibat pemadaman bergilir tersebut," ucap Ramdani.

Selain itu, kata Ramdani, peluang dari segelintir orang yang ego sehingga mengakibatkan kerugian bagi publik, bisa dengan cepat disingkirkan.

"Karena ini termasuk menjadi faktor utama masih terjadinya pemadaman bergilir di Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya," pungkasnya.

(mdk/cob)