RI Diminta Tegas Soal Natuna, Bedakan Antara Investasi dan Kedaulatan Negara

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, Indonesia tetap harus bersikap tegas terkait ketegangan di Natuna, meskipun Indonesia dan China menjalin hubungan kerja sama dalam bidang investasi. Sebab perihal kerja sama ekonomi dan kedaulatan negara adalah dua hal yang berbeda.

2020-01-07 02:04:00

Sengketa Natuna

Kerja sama dalam bidang investasi tentu menjadi perhatian pemerintah. Namun, dia menekankan bahwa hidup bernegara tak hanya soal investasi.

"Itu penting juga diperhatikan, tapi bernegara ini kan bukan hanya urusan investasi," ujarnya, di Jakarta, Senin (6/1).

Indonesia, lanjut dia, pun merupakan negara yang terbuka untuk menjalin kerja sama dengan semua negara. Jadi tidak menutup diri lalu hanya menjalin kerja sama dengan sejumlah negara saja. Apalagi menggantungkan diri pada satu negara.

"Dan investasi pun kita kan terbuka dari mana saja. Jadi bukan hanya menggantungkan diri dari satu sumber, dari seluruh dunia kita kan terbuka, bebas," tegas Jimly.

"Jadi jangan mengesankan kita hanya melayani kepentingan sekelompok investor dari negara tertentu. Kita harus terbuka, adil, kita bukan tertutup, tidak eksklusif melainkan inklusif dari mana saja,"

Karena itu, sikap tegas perlu ditunjukkan. Sebab jika bersikap lembek, maka Indonesia akan tidak diperlakukan sesukanya oleh negara lain. "Jadi bagaimana sikap orang tergantung sikap kita juga. kalau kita lembek, orang kan semena-mena," ungkap dia.

"Nanti dulu lah urusan kualitas persenjataan, entar dulu. Kita kan merdeka juga tanpa kualitas persenjataan, tapi kita bisa merdeka kok," tandasnya.

(mdk/bal)