Merdeka.com - Ratusan nelayan berbagai daerah mengaku siap berlayar di perairan Natuna. Namun mereka masih menunggu aturan-aturan yang menjadi pegangan saat mereka berlayar.

"Kami perwakilan nelayan dari berbagai daerah diundang oleh Bapak Menko Polhukam. Tadi kita bawa sekitar 100 nelayan. Intinya, kami dari nelayan siap bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi dan berlayar di Laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan-aturan yang seperti apa nanti kami siap mengikuti," ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal, Riswanto, usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD, di lokasi, Senin (6/1).

Pemberangkatan para nelayan ini masih menunggu arahan lebih lanjut. Mengingat, biaya yang dibutuhkan sangat besar, juga keamanan para nelayan.

Riswanto mengatakan, pihaknya dan Kemenko Polhukam akan terlebih dahulu membicarakan teknis keberangkatan ke Natuna. Selain itu, kapasitas kapal akan dibahas lebih lanjut.

"Ya nanti kita hari ini akan membahas masalah teknis, ukuran kapal yang mampu itu ukuran kapal berapa, di atas 150 gitu kah atau berapa. Nanti kan terkait dengan perizinan juga perlu siapkan kan, kalau sekarang, tapi kesiapannya seperti apa, perizinannya belum siap, kita juga seperti apa nggak berani ke sana. Kan kita butuh pengamanan dan perlindungan dari negara juga kalau kita selama operasi di Natuna," bebernya.

"Apakah nanti kita akan berbulan-bulan di sana, karena ini jaraknya jauh ya. Karena kalau kita dari Jawa ke Natuna itu butuh biaya yang tidak sedikit," sambungnya.

Menurutnya, pemberangkatan para nelayan telah direncanakan jauh hari sejak Rizal Ramli masih menjabat menjadi Menko Maritim.

"Namun, ketika itu nggak tahu kenapa, arahan ke sana berhenti. Sekarang ketika kita ada permasalahan ini baru kita kembali untuk diarahkan ke Natuna," pungkasnya.

Ongkos ke Natuna Dinilai Nelayan Sangat Mahal

Riswanto memastikan siap melaut dan menjaga kedaulatan negara di perairan Natuna. Namun menurut dia, ada beberapa faktor menjadi kendala para nelayan apabila berlayar di perairan Natuna.

"Intinya kami siap, bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan, kami siap mengikuti," kata Riswanto.

Riswanto mengatakan, kendala yang dialami nelayan untuk melaut di Natuna adalah terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Dia menjelaskan, untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton (GT) nelayan memakai BBM industri. Sedangkan biaya operasional melaut ke Natuna tidak sedikit.

"Dulu itu ketika tidak ada pencabutan harga BBM untuk subsidi kita mampu ke sana dan banyak. Tapi, ketika BBM subsidi sudah dicabut dibatasi hanya untuk (kapal) 30 GT ke bawah, dan yang untuk 39 GT ke atas kita memakai BBM industri, otomatis itu menambah biaya operasional yang ada. Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya," ujar dia.

Riswanto menambahkan, ongkos selama dua hingga tiga bulan melaut di perairan Natuna dibutuhkan sekitar Rp500 juta. Sedangkan pasokan melaut menggunakan BBM tak bersubsidi yang selisihnya mencapai sekitar Rp3 ribu.

"Harapannya kalau memang kita mau ke sana, sekedar masukan dan saran ada harga khusus BBM untuk nelayan. Harga BBM subsidi kan Rp5 ribu sama seperti SPBU, kalau industri kan Rp8 ribu Ro9 ribu. Rp3 ribu selisihnya. Dikali kalau kita dalam satu trip itu 2 hingga 3 bulan bawanya sampai 20 ton udah kelihatan yang pertama," pungkas Riswanto.