Retret Kepala Daerah, 40 Menteri dan Presiden Jadi Pembicara
Retret para kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Retret kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang dipastikan akan dihadiri oleh sekitar 40 menteri dari Kabinet Merah Putih. Mereka akan terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di ruang kelas.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan untuk hadir dan memberikan materi pada dua hari terakhir acara tersebut.
"Pemateri akan berasal dari Menteri Koordinator beserta jajarannya dan para menteri terkait. Lalu ada pemateri dari widyaiswara dari Lemhanas dan Kemendagri," ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, pada Jumat (21/2) di Magelang.
Bima menjelaskan bahwa sebanyak 40 menteri akan memberikan materi yang berbeda-beda, dan saat ini mereka sedang melakukan penyesuaian jadwal. Termasuk di dalamnya, saat ini sedang dilakukan konfirmasi kehadiran salah satu Presiden untuk memberikan materi terkait pengalaman dalam berbangsa dan bernegara.
Prabowo Hadiri Retret Kepala Daerah
Mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto, Bima menegaskan bahwa beliau dijadwalkan hadir pada dua hari terakhir retret. Apakah Presiden akan ikut dalam kegiatan parade senja bersama 503 kepala daerah yang terdaftar, Bima menyatakan bahwa hal itu tergantung pada jadwal yang ada.
"Nanti teknis dan jam kehadiran Presiden Prabowo pasti akan kita komunikasikan," jelasnya.
Acara ini akan berlangsung mulai hari ini selama tujuh hari ke depan hingga 28 Februari. Sebanyak 503 kepala daerah yang terdaftar dijadwalkan untuk mengikuti retret di Akmil Magelang. Dalam pelaksanaan retret, kepala daerah dilarang membawa ajudan dan mereka akan menginap di tenda.
Program retret ini, menurut Bima, merupakan kegiatan rutin yang wajib diikuti oleh kepala daerah yang dilantik sesuai dengan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retret ini memiliki peranan penting dalam upaya pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun, dalam UU tersebut tidak disebutkan adanya konsekuensi atau implikasi bagi kepala daerah yang tidak hadir dalam retret. Sanksi yang ada lebih ditujukan kepada kepanitiaan saat ini.
"Di UU tidak ada misalnya berujung pada hal-hal atau konsekuensi secara hukum. Tidak ada," tuturnya. Mengenai kepastian jumlah kepala daerah yang hadir dan mengikuti retret, Bima menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan pernyataan resmi setelah semua kepala daerah tiba pada pukul 14.00 WIB.