Refleksi Akhir Tahun, PPP Singgung Gaji & Status Guru Honorer

PPP menilai selama 2018 ada sejumlah kemajuan yang dicapai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pendidikan. Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati menyebutkan salah satu kemajuan itu terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2018-12-31 10:23:59

Demo Guru Honorer

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai selama 2018 ada sejumlah kemajuan yang dicapai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pendidikan. Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati menyebutkan salah satu kemajuan itu terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"PP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan menjadi landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS," kata Reni dilansir Antara, Senin (31/12).

Dengan adanya PP itu, lanjut Reni yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, diharapkan pada tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 1,5 juta guru honorer di Indonesia.

Jumlah ini terdiri atas 735 ribu guru honorer di sekolah negeri dan 790 ribu di sekolah swasta. Selama ini, rata-rata guru honorer mengeluhkan nasib mereka yang hanya menerima honor yang sangat minim dan jauh dari UMR.

Selain mengapresiasi PP ini, Reni juga menyebut Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar pada dunia riset dengan rencana alokasi dana abadi riset sebanyak Rp 1 triliun mulai tahun 2019. Hal ini diharapkan bisa merangsang peningkatan geliat riset di Indonesia.

"Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif. Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi," ujarnya.

Isu lain yang menjadi perhatian Reni dalam refleksi akhir tahun ini adalah Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang harus dikuatkan implementasinya di lapangan pada tahun 2019. Sementara terkait isu kembalinya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Reni berharap pemerintah memodifikasi agar PMP tak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi, dan menjenuhkan bagi anak didik.

(mdk/dan)