LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Rapat Bareng Luhut dan Tito, Mahfud Bahas 17 UU Keamanan Laut yang Tumpang Tindih

Menko Polhukam Mahfud MD melakukan rapat tertutup dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian, membahas omnibus law Keamanan Laut.

2019-12-23 20:24:23
Menko Polhukam Mahfud MD
Advertisement

Menko Polhukam Mahfud MD melakukan rapat tertutup dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian, membahas omnibus law Keamanan Laut.

"Kita akan menyiapkan omnibus keamanan laut, omnibus Kamla," kata Mahfud di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dia menegaskan, untuk keamanan laut, ada 17 aturan atau undang-undang yang tumpang tindih.

Advertisement

"Ada 17 undang-undang yang mengatur secara berbeda, yang memberikan kewenangan-kewenangan yang berbeda, sehingga penanganan di laut itu, proses-proses investasi, proses perdagangan, bongkar muat, itu lama sekali. Karena ada minimal 7 yang memeriksa," ungkap Mahfud.

Menurut dia, semuanya ini akan disatukan. Dan akan melibatkan banyak institusi.

"Tadi disepakati, kebetulan ada Pak Tito juga menteri dalam negeri, dan Kapolri. Itu nanti akan diundang semua yang punya kewenangan-kewenangan di laut," jelas Mahfud.

Advertisement

Dia berharap, kuartal pertama tahun 2020, aturan tersebut sudah selesai, pokok-pokok aturannya.

"Sesudah itu kuartal berikutnya dibentuk draftnya dan naskah akademiknya. Mudah-mudahan tahun 2020 sudah jadi. Ini nanti kita ikut Prolegnas saja, ini kita sudah masuk di dalam Prolegnas," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan
Ombudsman Kritik Pemerintah Terlalu Tertutup Bahas Omnibus Law
KPK Kritik Pidana Pengusaha di Omnibus Law, Menkum HAM Duga Belum Baca
Omnibus Law Permudah UMKM Bentuk Perseroan Terbatas
KPK Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha di Omnibus Law
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

(mdk/bal)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.