Qodari: MBG Tak Bisa Dihentikan
Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan karena merupakan bagian dari mandat rakyat dan janji kampanye Presiden Prabowo.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari visi dan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat saat pemilihan presiden.
Qodari menjelaskan, MBG termasuk salah satu program utama yang ditawarkan Prabowo kepada publik sebelum terpilih sebagai presiden.
Karena itu, pemerintah berkewajiban menjalankannya sebagai bentuk pelaksanaan mandat yang diberikan rakyat melalui proses demokrasi.
"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah Sebut MBG Jadi Solusi Masalah Gizi
Qodari menilai program MBG dirancang untuk menjawab persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia.
Menurutnya, masalah gizi dapat berdampak pada kualitas tumbuh kembang generasi muda apabila tidak ditangani sejak dini.
Meski pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, pemerintah menegaskan program tersebut tetap akan dijalankan.
Evaluasi dan perbaikan tata kelola disebut terus dilakukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," ujarnya.
Pemerintah Buka Ruang Masukan dari Masyarakat
Selain mempertahankan program MBG, pemerintah juga mengklaim terus membuka ruang dialog dan menerima masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Qodari mencontohkan sejumlah kebijakan lain yang tengah dijalankan pemerintah, seperti penataan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme satu pintu serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong transformasi nasional.
"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," tutur Qodari.