Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keamanan Data WNI Dalam Kesepakatan Indonesia-AS

Menurut Puan, seluruh data diri WNI dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kerja sama Indonesia-AS yang mencakup transfer data pribadi sebagai bagian dari kesepakatan penurunan tarif resiprokal. Ia meminta pemerintah memastikan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurutnya, seluruh data diri WNI dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Terkait dengan data pribadi, tentu saja Pemerintah harus bisa melindungi data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Kesepakatan yang diumumkan Gedung Putih itu menurunkan tarif impor AS atas produk RI dari 32% menjadi 19%. Salah satu poinnya menyebut Indonesia akan memberi kepastian soal pengiriman data pribadi ke luar negeri, khususnya ke pihak AS.

Pernyataan itu terpampang di situs resmi Gedung Putih, dengan berjudul 'Joint Statement of Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade'.

Puan meminta pemerintah, khususnya kementerian terkait, segera menjelaskan informasi tersebut. “Pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya," tuturnya.

"Dan bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia," tegas Puan.