Proyek Kereta Api di Sulsel Terkendala Pembebasan Lahan

Proses pembangunan proyek kereta api trans Makassar-Pare sepanjang 142 kilometer terseok-seok. Sementara yang rampung saat ini masih sepanjang 42 kilometer, yakni baik pembebasan lahan dan konstruksinya yang berada di segmen B, daerah Palanro-Takkalasi, dan segmen C di daerah Takkalasi-Tanete Rilau.

2021-02-10 16:32:28

Kereta Api Indonesia

Proses pembangunan proyek kereta api trans Makassar-Pare di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 142 kilometer terseok-seok. Sementara yang rampung saat ini masih sepanjang 42 kilometer, yakni baik pembebasan lahan dan konstruksinya yang berada di segmen B, daerah Palanro-Takkalasi, dan segmen C di daerah Takkalasi-Tanete Rilau.

Sejak groundbreaking di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014 lalu, dan berkali-kali dikunjungi oleh Menteri Perhubungan berbeda berikut jajarannya, pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini belum rampung juga. Antara lain karena terkendala pembebasan lahan.

Staf Kepresidenan pun akhirnya turun lagi, serius membahas proyek ini dalam rakor yang berlangsung di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/2).

Deputi 1 bidang infrastruktur, energi dan investasi kantor staf kepresidenan, Febri Calvin Tetelepta kepada awak media usai rakor menjelaskan, proyek kereta api ini adalah PSN dan akan sangat membantu konektivitas masyarakat, membantu pertumbuhan ekonomi di Sulsel. Karena diketahui, Sulsel punya potensi sangat besar, baik sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa.

"Oleh sebab itu, kantor staf Presiden, dalam hal ini dengan arahan Presiden dan Kepala staf presiden, bapak Moeldoko menegaskan bahwa kita harus mendorong percepatan proyek tersebut agar berjalan dengan baik. Yang paling penting saat ini adalah ruas lahan yang harus dibebaskan dengan baik," kata Febri.

Ditegaskan, jalur yang melintasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, progresnya cukup signifikan di lahan.

"Dan kami sudah putuskan tanggal 22 Februari mendatang, akan melalukan check list lagi yang lebih mendetail sehingga kerja sama yang sangat serius dengan kantor-kantor pertanahan di kabupaten atau pun di provinsi harus didorong dengan baik," kata Febri Calvin Tetelepta.

(mdk/cob)