Proyek KA bandara di Solo, pemerintah percepat pembebasan lahan

Proyek KA bandara di Solo, pemerintah percepat pembebasan lahan. Berdasarkan pendataan pemerintah pusat, terdapat 99 bidang tanah hak milik (HM) yang bakal terdampak proyek kereta bandara. Jumlah tersebut berbeda dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, yakni sebanyak 129 bidang lahan.

2017-08-29 09:45:26

Kereta Api Indonesia

Pemerintah akan mempercepat proses pembebasan lahan terdampak proyek kereta (KA) dari Stasiun Solo Balapan ke Bandara Internasional Adi Soemarmo. Menurut rencana, pembebasan lahan akan dimulai 4 September 2017 mendatang.

Berdasarkan pendataan pemerintah pusat, terdapat 99 bidang tanah hak milik (HM) yang bakal terdampak proyek kereta bandara. Jumlah tersebut berbeda dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, yakni sebanyak 129 bidang lahan.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Solo Hendro Pramono mengemukakan ada dua versi data lahan di wilayah Solo yang akan terdampak proyek kereta bandara. Ada 30 bidang lahan yang belum terdata, setelah pihaknya melakukan pengecekan sertifikat kepemilikan tanah. Beberapa sertifikat telah dipecah sehingga terjadi perbedaan data dengan pemerintah pusat.

"Setelah kita lakukan pengukuran ulang dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) ternyata ada 30 bidang lahan yang belum terdata," ujar Hendro, Selasa (29/8).

Hendro mengaku sudah melakukan pencocokan data dengan tim pusat. Pencocokan data, lanjut dia, dilakukan dengan peninjauan langsung ke wilayah. Hasil data terbaru itu akan dijadikan acuan dalam proses pembebasan lahan.

Proses pembebasan lahan akan dimulai tanggal 4 September dengan sosialisasi bagi pemilik tanah hak milik (HM). Sesuai hasil rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Solo, skema pembebasan lahan disiapkan lahan pengganti.

"Kami Namun demikian, belum tahu pasti mekanisme pelaksanaannya. Pemkot Solo hanya sebagai fasilitator sosialisasi kepada warga. Pelaksana pembebasan lahan sepenuhnya akan dilakukan Pemerintah Pusat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah," jelasnya.

Hendro menambahkan, selain tanah HM ada bidang lahan di bantaran rel yang juga terdampak. Tapi tanah ini statusnya milik PT KAI. Berdasarkan pendataan, jumlah rumah di bantaran rel yang harus dipindahkan tercatat ada 594 unit. Terdiri atas 286 rumah berata di wilayah Nusukan, 94 rumah di Gilingan dan 214 di Kadipiro. Rumah tersebut berada di kanan kiri bantaran rel kereta api.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan akan mempercepat proses pembebasan lahan, yakni sesuai target pemerintah Oktober mendatang. Usai pembebasan lahan, pembangunan proyek kereta api bandara mulai dikerjakan dan ditargetkan rampung pada 2018.

"Mekanisme pembebasan lahan sama seperti saat Pemkot melaksanakan relokasi bagi warga bantaran Sungai Bengawan Solo. Warga tidak ditempatkan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa), melainkan dengan sistem rumah pengganti," pungkas Rudyatmo.

(mdk/eko)