Pembebasan lahan selesai Oktober, KA Bandara Adi Soemarmo beroperasi 2018

Merdeka.com - Kereta Api (KA) bandara yang menghubungkan Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo-Stasiun Solo Balapan ditargetkan bisa beroperasi tahun 2018.

"Pembebasan tanah kita targetkan selesai Oktober ini selesai, sehingga November nanti pembangunan sudah bisa dilaksanakan. Tidak ada kata lain, tahun 2018 harus sudah selesai," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kepada wartawan, di Balai Kota Solo, Jum'at (25/8).

Menhub menerangkan, pembangunan KA bandara termasuk dalam proyek strategi nasional yang dipantau Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga target penyelesaian proyek tahun 2018 tidak bisa digeser.

"Saya percaya Pak Wali Kota Solo memiliki langkah strategis terkait pembebasan lahan yang ditargetkan selesai tahun ini," katanya.

Budi menambahkan, sosialisasi pembebasan lahan dijadwalkan mulai tanggal 4-8 September. Budi berharap tak ada kendala lagi. Menhub mengatakan tanah milik warga yang berdampak pembangunan KA bandara hanya 30 persen dari total kebutuhan.

"Bayangkan nanti orang dari Klaten, Prambanan dan sekitarnya bisa langsung ke Bandara Solo dengan menggunakan kereta api. Begitu juga dari Madiun, dari sana akan lebih mudah menuju bandara dengan menggunakan kereta," jelasnya.

Dengan adanya kereta bandara dengan daerah jangkauan lebih banyak, diharapkan jumlah penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo juga meningkat. "Saat ini jumlah penumpang di bandara 2,4 juta, kalau nanti ada KA bandara harapannya jumlah penumpang meningkat," katanya.

Terkait pembebasan lahan diluar milik warga, seperti lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) serta TNI Angkatan Udara (AU), Menhub mengklaim hanya menyisakan proses administrasi. Negosiasi telah dilakukan dengan Kemenpupera dan AU.

"Luas lahan privat di Solo dan Boyolali yang harus dibebaskan untuk proyek KA bandara berkisar 7,5 hektare. Kami telah menyiapkan dana baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunannya," ucapnya.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menambahkan pendataan lahan terdampak di Solo masih berlangsung. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur garis sempadan rel.

"Data yang kita miliki, jumlah lahan berstatus Hak Milik (HM) yang perlu dibebaskan berjumlah 99 bidang. Seluruhnya berada di wilayah Kadipiro. Adapun hunian di bantaran rel berjumlah 594 rumah," pungkas Rudyatmo.