Pro kontra peraturan 5 hari masuk sekolah di Yogyakarta

Sejumlah kepala sekolah di Yogyakarta ada yang setuju, ada yang menyarankan untuk ditinjau kembali.

2017-06-14 03:32:00

Anak Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerbitkan Peraturan Menteri (Permen), terkait lima hari masuk sekolah. Menanggapi hal ini, sekolah-sekolah di DIY memiliki sikap berbeda. Pasalnya belum semua sekolah siap menerapkan sistem masuk lima hari dalam sepekan.

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temon, Kulon Progo, Bejo Wahyono menyampaikan bahwa peraturan lima hari sekolah dalam sepekan bisa saja diterapkan. Sebab siswa di sana sudah terbiasa berkegiatan belajar mengajar hingga sore hari.

Bejo mengatakan bahwa seandainya peraturan akan dijalankan, perlu adanya persiapan internal di masing-masing sekolah. Persiapan ini untuk menyiapkan guru hingga karyawan dengan jam kerja yang baru.

Sedangkan menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Galur, Kabupaten Kulon Progo, Edi Suwarno perlu adanya persiapan berbagai keperluan di sekolah jika kebijakan lima hari segera diterapkan. Persiapan itu meliputi segi sarana dan prasarana hingga jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) yang sudah pasti berubah.

"Jika sekolah lima hari diterapkan di SMP N1 Galur, sudah tentu memerlukan evaluasi secara berkala. Perlu dilihat juga kesiapan siswa dan sekolahnya," ucap Edi.

Sementara, Bayu Prihartanto, guru SD N4 Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, mengatakan akan berat jika menerapkan kebijakan sekolah lima hari, khususnya bagi guru honorer. Menurutnya, guru honorer yang bergaji kecil bakal kelabakan jika harus mengajar hingga sore hari.

"Saya sebagai guru honorer pasti tidak setuju dengan sistem itu. Pemerintah harus mempertimbangkan ini. Anak-anak kalau sudah di atas jam 12 itu juga sudah tidak bisa fokus belajar," pungkas Bayu.

(mdk/cob)