PPATK luncurkan hasil indeks persepsi publik TPPU dan TPPT

Publik juga menilai tingkat efektivitas kinerja pencegahan dan pemberantasan lebih baik pada penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ketimbang penanganan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Nilai IPP -TPPU sebesar 5,57 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai IPP - TPPT yang tercatat sebesar 5,06.

2017-12-19 14:24:20

PPATK

Indeks Persepsi Publik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Indonesia 2017. Peluncuran ini bertema 'Bersama Publik Perkuat Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APUPPT) Indonesia'.

"Saya menyambut baik atas penyelesaian program IPP APUPPT tahun ke-2 ini karena merupakan bagian penting dari suksesnya penerapan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia," kata Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, di Gedung PPATK, Jl Ir Haji Juanda No 35, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

Dia melanjutkan, kegiatan ini bermaksud untuk melakukan self evaluation secara berkala terhadap capaian yang telah dihasilkan dalam penerapan rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Harapannya terus bekerja keras untuk menciptakan rezim APUPPT yang lebih baik ke depannya.

"IPP APUPPT merupakan visualisasi dari apa yang telah selama ini kita lakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia dari sudut pandang masyarakat Indonesia," ucapnya.

Hasil penilaian persepsi ini menjadi petunjuk secara tidak langsung mengenai apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap iklim pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia yang terus mengalami dinamika khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

"Kami juga turut mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah di 1.104 Desa/Kelurahan sehingga pelaksanaan survei nasional persepsi publik terhadap TPPU dan TPPT tahun 2017 dapat diselesaikan dengan response rate sempurna," tutur Kiagus.

Sementara, berdasarkan hasil pengukuran tahun 2017, tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT Indonesia dinilai publik sudah 'Cukup Baik'. Namun perlu upaya lebih taktis dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik, regulasi, resiko TPPU dan TPPT serta kinerja rezim APUPPT di Indonesia. Kondisi tersebut tercermin dari pencapaian nilai IPP - APUPPT Indonesia 2017 sebesar 5,31.

Meskipun kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia masih belum memuaskan. Hasil survei terkini tahun 2017 memperlihatkan adanya peningkatan efektivitas kinerja dibanding 2016.

Hal itu dilihat dari Indeks IPP - APUPPT dari 5,21 menjadi 5,31. Kenaikkan IPP- APUPPT didorong oleh naiknya kedua indeks pembentuknya yakni IPP - TPPU dan IPP - TPPT. Selama periode 2016 - 2017, Indeks IPP - TPPU meningkat dari 5,52 menjadi 5,57. Sementara IPP - TPPT meningkat cukup besar dari 4,89 menjadi 5,06.

Peluncuran ini dihadiri Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Wakil Kepala Dian Ediana Rae, Deputi Pemberantasan Firman Shantyabudi, Deputi Pencegahan Muhammad Sigit, Sekretaris Utama Bjardianto Pudjiono beserta jajaran Direktur PPATK.

Pembicara pada forum itu adalah mantan Direktur PPATK Yusuf Husein, Tokoh Islam Buya Ahmad Syafii Maarif, Ahli hukum Dr Mahmud Mulyadi dan Prof Ningrum Natasya Sirait serta Pakar Teknologi I Made Wiryana.

(mdk/lia)