Polri terus selidiki sederet proyek infrastruktur yang ambruk

Polri terus selidiki sederet proyek infrastruktur yang ambruk. Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, pada ambruknya proyek tol Becakayu pada 20 Februari 2018 lalu, pihaknya sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka atas kasus tersebut.

2018-03-13 08:44:11

Kecelakaan kerja

Polri sampai saat ini masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah kasus ambruknya proyek pembangunan infrastruktur yang memakan korban jiwa. Dari beberapa bangunan yang ambruk sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan ada juga yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, pada ambruknya proyek tol Becakayu pada 20 Februari 2018 lalu, pihaknya sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka atas kasus tersebut.

"Kesimpulan dari penyelidikan ada pengurangan. Dan ini kan kita sudah penyidikan tersangkanya sudah ada. Pengurangan spek material," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (13/3).

Lalu, sama halnya dengan ambruknya terowongan kereta api bandara Soekarno-Hatta. Mantan Kapolrestabes Surabaya itu memastikan, meskipun belum adanya tersangka, tapi dalam kasus tersebut pihaknya tetap akan terus melakukan pendalaman.

"Sampai sekarang kan belum ada tersangka, sedang dilakukan pengumpulan bukti," ujarnya.

Dengan banyaknya beberapa pembagunan infrastruktur yang ambruk, Polri, Polda, Polres, sampai Polsek, diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kemen PU-Pera. Namun, bukan hanya koordinasi saja, pihaknya juga akan melakukan proses penjagaan, pelayanan, membantu quality control, yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamonvit).

Meskipun Polri melekat dalam pembangunan infrastruktur tapi tidak berada dalam tataran teknis. Namun, setidaknya kepolisian diberitahu terkait proses pembangunan tersebut.

"Kapan misalnya pasang tiang pancang, kapan ngecor, kapan rangkai besi dan lain lain, kami akan turun ke sana. Setidaknya kami layani kalau misalnya ada lalu lintas yang terganggu akibat proyek tersebut," tandasnya.

Begitu pula di bidang pengamanan perlindungan dan pelayanan, bila terdapat kesalahan hingga unsur pidana, pihaknya akan melakukan penegakkan hukum.

(mdk/rnd)