Polri dan TNI perpanjang MoU penanganan unjuk rasa dan kerusuhan

Dalam nota kesepahaman tersebut, nantinya Polri tetap berada di baris paling depan untuk menjaga atau menghadapi para pengunjuk rasa dan TNI untuk menjaga objek vital. Namun, jika sampai pada kondisi rusuh maka posisi TNI berada di barisan paling depan.

2018-02-03 03:37:00

TNI

Polri dan TNI memperpanjang nota kesepahaman (MoU) soal perbantuan saat menangani unjuk rasa. Perpanjangan MoU Polri dan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 yang ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan perpanjangan itu dilakukan saat keduanya melakukan Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, terkait dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Di Rapim TNI-Polri kan kemarin kita sudah menandatangani MoU. Saya kira kita sudah dijelaskan bagaimana porsi-porsinya. Porsi polisi di mana, TNI di mana," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Dalam nota kesepahaman tersebut, nantinya Polri tetap berada di baris paling depan untuk menjaga atau menghadapi para pengunjuk rasa dan TNI untuk menjaga objek vital.

"Seperti kalau ada unjuk rasa kemudian, Polri ada di depan, TNI menjaga objek vital. Kemudian saat terjadi eskalasi tetap kita akan berbagi tugas. Intinya TNI punya tugas mengamankan objek vital yang ada disekitar lokasi unjuk rasa," ujarnya.

"Kita antisipasi saja supaya ke depan sudah jelas. Jadi gini siapa berbuat apa, siapa bekerjasama dengan siapa, dan siapa bertanggung jawab dengan siapa itu harus jelas," jelas dia.

(mdk/lia)