Polisi Tak Keluarkan Izin Demo di Istana dan DPR soal Omnibus Law
Yusri menegaskan, meski sudah adanya surat pemberitahuan kepada pihaknya. Namun tetap tidak diizinkan untuk keramaian, hal ini mengingat karena Jakarta masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Beredar informasi di media sosial adanya aksi unjuk rasa yang akan digelar di Istana Negara dan DPR/MPR pada hari ini Kamis (8/10). Aksi yang dilakukan ini terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada beberapa hari lalu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus membenarkan adanya informasi tersebut. Namun, pihaknya tidak mengeluarkan izin keramaian.
"Dari tanggal 6 juga mereka iya. 5, 6, 7, 8 sudah ada pemberitahuan dan tidak dikeluarkan STTP," kata Yusri saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/10).
Ia menegaskan, meski sudah adanya surat pemberitahuan kepada pihaknya. Namun tetap tidak diizinkan untuk keramaian, hal ini mengingat karena Jakarta masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Oleh karena itu, Yusri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi. Mengantisipasi bila ada massa aksi yang tetap ingin menuju ke Istana atau DPR, Kepolisian sudah menyiapkan sejumlah personel di beberapa titik.
"Semua sama, dari kemarin kan sudah dibilang iya dia sudah kasih pemberitahuan. Tapi kan izin keramaian enggak karena PSBB, masa PSBB. Caranya gimana?ya kita imbau mereka sebaiknya tidak usah turun. Kalau turun kan sudah kita antisipasi persiapkan pengamanan," tegasnya.
Siapkan 9.236 Personel Gabungan
Polda Metro Jaya telah menurunkan sejumlah personel gabungan di sejumlah wilayah seperti di Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang.
"Kesiapan kami tetap mengantisipasi Polda Metro Jaya bersama TNI dan juga pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP kita sudah siapkan petugas disitu mengamankan tempat yang menjadi jalurnya titik yang krusial," kata Yusri.
"Ada 9.236 personel yang kita turunkan se-wilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI-Polri dan pemda. Ada semua Polres-Polres punya wilayahnya sendiri, sama TNI, Kodim, Satpol PP, Polda itu semua sudah," sambungnya.
Meski sudah menjaga di sejumlah titik krusial, pihaknya tetap berharap agar massa aksi tidak melakukan demo. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru.
"Kita mengharapkan tidak usah turun, tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan, karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengimbau kepada buruh yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi untuk tidak berangkat melaksanakan demonstrasi di Jakarta.
"Polri telah melakukan imbauan untuk rekan-rekan serikat pekerja dari wilayah khususnya di luar Jabodetabek untuk tidak melaksanakan demo di Jakarta. Kenapa? Jangan sampai terjadi klaster baru (penyebaran Cocid-19)," ujar Awi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/10).
Awi mengatakan apabila para buruh tetap berkeras memaksa untuk demonstrasi, maka hal itu cukup dilakukan di daerah masing-masing.
"Silakan kalaupun terpaksa harus melaksanakan demo, laksanakan demo di tempat masing-masing, tidak harus di Jakarta," ujar dia.
Namun, Awi mengingatkan agar peserta aksi tetap menerapkan protokol kesehatan. Dia mengingatkan adanya sanksi apabila protokol tersebut dilanggar.