Polda Sumsel siap proses laporan dugaan politik uang di pilkada

Saat ini terdapat tiga laporan dari tiga daerah yang menggelar pilkada yakni di Kabupaten Banyuasin, Lahat, dan Muara Enim. Namun hanya Kabupaten Lahat yang secara resmi melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan sisanya sebatas aduan masyarakat.

2018-07-05 04:32:00

Politik Uang

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti laporan dugaan politik uang saat proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia meminta masyarakat percaya penuh terhadap kinerja aparat kepolisian.

"Baru tiga yang masuk, satu laporan resmi dan dua aduan masyarakat. Semuanya masuk ke Gakkumdu," ungkap Zulkarnain, Rabu (4/7).

Penyidik kepolisian akan memproses kasus itu jika sudah mendapat rekomendasi dari Gakkumdu disertai dengan barang bukti. Jika memenuhi unsur pidana dan dinyatakan lengkap, bakal dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses sidang.

"Kami siap proses, tapi menunggu kajian dari penyidik Gakkumdu dulu. Nanti di pengadilan akan diputuskan apakah terbukti politik uang atau tidak. Jika terbukti, dikenakan UU Pemilu," tegasnya.

Zulkarnain meminta masyarakat percaya dan menyerahkan kasus dugaan politik uang pada hukum yang berlaku. Jika pun melakukan unjuk rasa, dia mewanti-wanti para pendukung pasangan calon untuk tidak berbuat anarkis yang dapat menimbulkan permasalahan baru.

"Demo dan unjuk rasa boleh, tapi jangan melawan hukum, tidak anarkis, apalagi sampai melukai anggota yang bertugas mengamankan. Jangan main hakim sendiri," kata dia.

"Saya jamin polisi netral, itu harga mati," tutupnya.

(mdk/noe)