PKS Sarankan Pemerintah Keluar dari BOP, Alih-Alih Damai Justru Picu Konflik
Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius untuk mengakhiri BOP, karena program itu sudah menyimpang dari tujuan awalnya untuk menciptakan perdamaian.
Politikus senior dari PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, memberikan saran kepada pemerintah agar mempertimbangkan untuk keluar dari Board Of Peace (BOP). Saran ini muncul setelah melihat bahwa sikap anggota BOP tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukan badan tersebut.
"BOP itu kan bukan hanya ingin menghadirkan perdamaian di Palestina, tapi di kawasan konflik di seluruh dunia. Nah ini alih-alih menghadirkan perdamaian malah menyebar perang," ungkap HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026).
Menurut HNW, pemerintah perlu menilai kembali keanggotaan dalam BOP, karena dinilai sudah menyimpang dari misi perdamaian yang diusung. Ia menambahkan, "Saya kira beliau sangat sangat sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BOP."
Pemerintah Diharapkan untuk Lebih Berhati-hati
HNW menganggap bahwa desakan untuk keluar dari BPOP adalah hal yang wajar, dan ia meminta pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi situasi ini. Ia menyatakan, "Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh," pungkasnya.
Menurut HNW, penting bagi pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait keanggotaan di BPOP. Ia menekankan bahwa langkah yang diambil harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas bagi Indonesia dan masyarakatnya.