PKS dorong pemerintah desak ASEAN beri sanksi Myanmar terkait Rohingya

PKS dorong pemerintah desak ASEAN beri sanksi Myanmar terkait Rohingya. PKS meminta Presiden Joko Widodo merangkul negara-negara ASEAN lainnya sebagai bentuk 'kerjasama' dalam membantu etnis yang akan dimusnahkan dari Myanmar itu.

2017-09-03 12:34:05

Pengungsi Rohingya

Wakil ketua majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai tragedi etnis muslim minoritas Rohingya lebih buruk ketimbang serangan teror di Paris ataupun London. Dia pun meminta pemerintah Indonesia melakukan lobi ke beberapa negara di ASEAN untuk menentukan sikap tegas ke Myanmar.

Dia menuturkan, adalah hal tepat jika negara-negara di ASEAN memberikan sanksi terhadap Myanmar lantaran melakukan kejahatan kemanusiaan besar terhadap etnis minoritasnya.

"Kalau perlu Indonesia melakukan lobi dan memberi penegasan kuat untuk perhatikan sanksi pada Myanmar," ujar Hidayat di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (3/8).

Sejauh ini, ujar Hidayat, pemerintah Indonesia cukup berperan dalam membantu etnis Rohingya yang menetap di negara bagian Rakhine, Myanmar, dengan menampung beberapa dari mereka yang pergi mencari bantuan. Hanya saja, Hidayat meminta Presiden Joko Widodo merangkul negara-negara ASEAN lainnya sebagai bentuk 'kerjasama' dalam membantu etnis yang akan dimusnahkan dari Myanmar itu.

"Sejauh ini kita belum dengarkan satu ungkapan apapun dari Pak Presiden padahal ini jelas akan menghadirkan dampak apapun di negara ASEAN. Karena kita sudah dapatkan pengungsi Rohingya," kata dia.

Hingga hari ini tercatat sekitar 58,600 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh menghindari pertikaian di Myanmar. Namun, mereka tidak membawa apapun dan tempat berteduhnya ala kadarnya, serta sangat mengandalkan bantuan.

Konflik antara orang Rohingya dan warga Buddha di Rakhine meletup sejak lima tahun lalu. Lantas hal itu menjadi alasan kelompok Buddha ekstrem menggalang gerakan anti-Islam.

Sekitar satu juta warga Rohingya hidup di bawah kondisi persekusi di Rakhine oleh penduduk mayoritas Buddha. Orang Rohingya selalu dianggap bukan warga negara Myanmar. Alhasil, sebagian besar dari mereka hidup melarat. Orang Rohingya semakin terdesak dan beberapa terpaksa angkat senjata.

Wilayah Maungdaw, di bagian utara Rakhine, adalah pusat konflik. Namun, dampaknya meluas ke daerah lain. Tentara Myanmar berdalih mereka menggelar operasi militer buat menumpas 'pemberontak'. Namun, para pengungsi menyatakan serdadu Myanmar justru menyerang dan membakar perkampungan Rohingya dan menembaki warga sipil.

Pemerintah Myanmar menyalahkan 'pemberontak' Rohingya dan pendukungnya karena terus menyulut konflik. Sedangkan orang Rohingya yang angkat senjata dengan membentuk Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyatakan mereka cuma membela diri dari kekejaman aparat keamanan Myanmar dan tidak hendak memberontak.

(mdk/gil)