Perwira Polri masih selidiki testimoni Fredi Budiman

Penyelidikan tersebut dilakukan secara internal.

2016-08-06 11:10:14

Testimoni Fredi Budiman

Testimoni Fredi Budiman kepada Koordinator KontraS Haris Azhar menjadi heboh belakangan ini. Di curhatan tersebut, Fredi menjelaskan adanya kucuran dana yang salah satunya melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) serta TNI.

Menanggapi hal tersebut, Kepal Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenarannya. Penyelidikan tersebut dilakukan secara internal.

"Kami awali informasi yang beredar, kemudian Polri menyikapinya. Setelah waktu itu pada hari Jumat keluar broadcast dari Haris, Polri langsung menyatakan informasinya dijadikan masukan, lalu diolah, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan internal. Dan sampai saat ini masih berlangsung," kata Martinus di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8),

Dalam penyelidikan internal tersebut, Martinus mengungkapkan, bahwasannya Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah meminta langsung anggotanya untuk mengonfirmasi informasi tersebut dan hasilnya memang sama dengan broadcast yang beredar yakni belum konkret.

"Lalu dilakukan investigasi internal dengan mengarah yang diikuti oleh kami Polri terhadap pernyataan dijelaskan bahwa kepolisian terlibat misal Rp 90 miliar ke pejabat Polri. Saat ini anggota perwira sedang bekerja menyelidiki," ujarnya.

"Lalu pihak Polri menerima laporan fitnah, pencemaran nama baik dari Haris Azhar kepada pejabat Polri, demikian juga dari BNN. Jadi pejabat Polri menunjuk satu orang membuat laporan, saat ini dilakukan penyelidikan akan dicari apakah ditemukan suatu pidana atau tidak," tambahnya.

Sementara untuk beredarnya informasi Haris yang ditetapkan sebagai tersangka, Martinus menepisnya.

"Selama ini terdengar jadi tersangka, tidak ya. Ini masih dalam penyelidikan terhadap saksi-saksi dan ahli. Mereka masing-masing bekerja berbeda, tapi masih dalam satu kesatuan. Dalam hal ini kita prihatin penyampaian ke publik informasi yang tak akurat itu," tutupnya.

(mdk/eko)