Kesaksian Haris Azhar seharusnya jadi petunjuk bagi BNN dan Polri

Merdeka.com - Ketua Setara Institute Hendardi menyesalkan langkah Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan Koordinator KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE. Menurutnya, kesaksian Haris seharusnya dijadikan petunjuk awal membongkar keterlibatan pejabat di tiga institusi penegak hukum tersebut.

"Ditindaklanjuti siapapun termasuk Haris enggak bisa klaim ini kebenaran apa bukan. Dia bisa benar atau salah, tapi itu semacam petunjuk awal untuk perbaikan," ujar Hendardi di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (5/8).

Sebaiknya tiga institusi penegak hukum tidak menggiring opini bahwa yang disampaikan Haris tidak benar. Lantaran kesaksian Haris belum bisa dipastikan kebenarannya, maka BNN, Polri dan TNI seharusnya bersama-sama mencari jawaban untuk mengungkap pernyataan Fredi.

"Saya kira perlu upaya bersama makanya saya lakukan koordinasi dengan instansi terlibat untuk cari penyelesaian konstruktif karena tujuannya penegakan hukum yang lebih baik," tegas dia.

Akademisi dan Sosiolog Robertus Robert berpendapat sama. Dia menilai pelaporan Haris ke Bareskrim adalah tindakan keliru.

"Kalau orang keberatan atas cara dalam medsos ini jangan disalahartikan. Kenapa? Secara publik sudah pasti untuk pekerja HAM tidak ada keyakinan yang lebih besar dari kepercayaan terhadap publik," ucap Robert.

Robert meyakini Haris tidak ditunggangi kepentingan apapun dalam mengungkap testimoni Fredi. Apalagi, sebelum diungkap ke publik informasi tersebut sudah lebih dulu disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jelas enggak ada maksud terselubung. Yang dilakukan Haris adalah melindungi konstitusi," ucap Robert.

Diketahui, kasus ini muncul dan menjadi sorotan publik setelah Haris mengungkap testimoni milik terpidana mati Fredi Budiman berjudul 'Cerita busuk dari seorang Bandit' ke publik melalui media sosial.

Dalam testimoni itu, Fredi menyebut ada keterlibatan sejumlah pejabat negara termasuk petinggi di Institusi Polri, TNI dan BNN menyangkut pengamanan transaksi narkoba dalam segala besar. Selain itu, Haris juga menceritakan jika pejabat BNN pernah Fredi ke China untuk menunjukkan langsung lokasi pabrik narkoba.

Namun, testimoni ini tidak kuat lantaran Haris tidak memiliki bukti yang cukup. Bahkan, sejumlah pihak ragu dengan pernyataan Haris. Dia dituding telah menyebarluaskan informasi yang tidak valid.

Setelah menjadi persoalan panjang, polisi pun mencari titik terang dari pernyataan Haris yang menyebut pengakuan Fredi tertuang dalam nota pembelaan atau pleidoi Fredi di Pengadilan. Polri mengirim tim penyelidik untuk menelusuri isi pleidoi Fredi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar).

Dalam pleidoi setebal 20 lembar itu, Polri tidak menemukan adanya nama-nama pejabat Polri, TNI dan BNN yang terlibat dalam bisnis haram gembong narkoba tersebut. Bahkan, dipastikan Polri pernyataan Haris di media sosial fiktif dan tidak mendasar. (mdk/noe)