Perjuangan Nusron Wahid, dipecat Golkar jadi pejabat Jokowi
Pada Pilpres 2014 lalu, Nusron mendukung Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunjuk Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang pada Pilpres 2014 lalu berseberangan dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie (Ical). Politikus Golkar Nusron Wahid hadir dalam acara deklarasi capres-cawapres Jokowi - Jusuf Kalla di Gedung Joang, Jakarta Pusat pada Mei lalu. Namun dia berkilah, kedatangan Nusron ini tidak mewakili partainya yang jelas-jelas dukung Prabowo-Hatta, melainkan sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Partai Golkar akhirnya mengeluarkan surat pemecatan terhadap tiga kadernya yang membelot dukung Jokowi-JK saat pilpres. Mereka adalah Nusron Wahid, Poempida Hidayatulloh dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Partai Golkar telah melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Intinya surat itu meminta KPU mencoret nama Nusron Wahid sebagai caleg terpilih. Tidak terima dipecat dengan cara yang tidak prosedural, Nusron Wahid bersama rekan senasibnya yakni Agus Gumiwang dan Poempida Hidayatulloh menggugat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) Rp 1 triliun ke PTUN. Ada tiga alasan gugatan yang akan mereka ajukan, yakni tuduhan telah melakukan kebohongan publik, pencemaran nama baik, dan perbuatan melawan hukum. Presiden Jokowi melantik Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI. Jokowi yang baru tiba dari Kunjungan kerja ke-3 provinsi itu melantik Nusron dengan memakai baju batik coklat dan peci hitam.
Ical mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres. Namun Nusron justru memilih pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla pada pilpres lalu. Hal ini awal mula perseteruan Ketum GP Ansor itu terhadap Ical dan para loyalisnya.
Nusron bahkan dinyatakan dipecat dari kader Golkar karena melawan perintah partai yang jelas mendukung Prabowo-Hatta. Bahkan tak hanya dari kader, Nusron yang dipilih oleh 200 ribu lebih rakyat pada Pileg lalu juga harus dipecat dari anggota DPR. Proses pemecatan pun masih berlangsung di PTUN.
Penunjukan sebagai kepala BNP2TKI nampaknya menjadi sebuah hadiah dari Jokowi karena telah mendukungnya di pilpres. Bukan hanya sekedar mendukung, bahkan Nusron harus membayar mahal sikap politiknya ini dengan dipecat dari Golkar.
Berikut kisah perjuangan Nusron dari dipecat Golkar hingga jadi Kepala BNP2TKI:Deklarasi dukung Jokowi di pilpres
"Saya atas nama warga negara, masa nggak bisa. Atas nama Ansor juga, tokoh muda NU," kata Nusron Wahid saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/5).
Nusron mengatakan, kedatangannya untuk mendukung Jusuf Kalla lantaran cawapres Jokowi tersebut merupakan tokoh NU dan menjabat sebagai Dewan Mustasyar NU.
"Pak JK kan Dewan Mustasyar NU. Kalau orang NU punya hajat ya kita gotong royong kita dukung," papar mantan Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.
Saat ditanya apakah dapat izin dari Golkar datang ke deklarasi Jokowi-JK, Nusron mengaku tak perlu mendapatkan izin tersebut.
"Kalau atas nama NU ya gak perlu izin ke Golkar, izinnya ke para kyai," jawab Nusron sambil tertawa.Golkar pecat Nusron Wahid dari kader
Ketiga orang itu dinilai terlibat aktif dalam pemenangan dan kampanye Jokowi-JK. Padahal keputusan partainya yakni memenangkan dan mendukung Prabowo-Hatta sebagai pasangan capres dan cawapres.
"Hari ini (23/6), saya mengeluarkan surat (pemecatan) DPP yang ditandatangani ketua umum, Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah, ketiganya fraksi Partai Golkar di DPR RI," kata Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi dan Daerah Mahyudin.
Menurut dia, pemecatan ketiganya sebagai anggota Partai Golkar karena diketahui ikut kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mahyudin menyatakan mereka terekam oleh sejumlah media cetak dan elektronik mengikuti kampanye di luar apa yang diputuskan partai.Nusron juga dipecat dari anggota DPR
Padahal Nusron berhak menjadi anggota DPR. Dia seharusnya kembali melenggang ke Senayan setelah memperoleh 243.021 suara pada Pemilu Legislatif 2014. Perolehan suara yang besar ini hilang begitu saja. Nusron dipastikan tak bakal dilantik sebagai anggota DPR pada 2 Oktober nanti.
"Prosesnya sudah selesai ketua umum mengirim surat kepada KPU menerima surat itu artinya KPU menyetujui surat kedua anggota DPR terpilih tidak dilantik pada tanggal 2 Oktober," kata Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya.
Tantowi tak ingin keputusan ini disebut sebagai sikap otoriter Partai Golkar. Menurut dia, setiap kader harus patuh terhadap aturan partai, meskipun dia mengakui keputusan pemecatan ini diambil dengan sangat terpaksa.
"Organisasi ada berbagai tingkatan kesalahan dari disiplin, ada hukumannya, teguran sampai dengan pemecatan, hukuman, teguran itu berkali-kali partai itu sangat sayang dengan kadernya, tidak mudah bagi parpol untuk mencari kader. Pemecatan itu opsi paling pahit," tuturnya.
Namun Nusron masih tetap dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober lalu. Dengan alasan, belum ada kekuatan hukum tetap dalam proses gugatan yang dilakukan Nusron terhadap Partai Golkar.Nusron melawan dan gugat Ical Rp 1 triliun
"Kalau kita menang, uangnya tidak akan kita bawa pulang. Kita akan sumbangkan ke Lapindo, dan sisanya akan kita berikan untuk merealisasikan janji Pak ARB di Munas Riau," kata Nusron beberapa waktu lalu.
Namun belakangan, Poempida mencabut gugatan tersebut. Sementara gugatan yang diajukan oleh Nusron dan Agus tak jelas sampai di mana prosesnya saat ini.Jokowi lantik Nusron sebagai Kepala BNP2TKI
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara. Keppres pengangkatan Nusron menjadi Kepala BNP2TKI bernomor 194/M/2014.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membeberkan alasan Presiden Jokowi menunjuk Nusron sebagai Kepala BNP2TKI. Andi mengatakan, Jokowi mengaku punya kedekatan politik dengan politikus Golkar tersebut.
"Kalau Pak Nusron dipilih karena punya kedekatan politik antara Pak Jokowi dan Nusron. Saat kampanye lalu, Nusron sangat aktif membantu dan memiliki perhatian yang sangat besar dalam melindungi para TKI di LN," ujar Andi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11).