Peradilan rakyat '65 segera digelar, Menhan cuek
"Kita ini berdaulat tidak ada yang bisa ikut campur," kata Ryamizard.
Sehari lagi, pengadilan rakyat terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tahun 1965 akan digelar Rabu (11/11) besok. Sidang tersebut bakal dilaksanakan di Den Haag, Belanda.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi sinis pelaksanaan sidang pertama peradilan rakyat tersebut. Dia menyebut, kasus itu tak akan terjadi tanpa ada pemicunya.
"Begini ya, tahun '65 itu yang duluan siapa? Kalau dulu tidak ada pemberontakan tidak ada masalah ini, jadi yang memulai duluan itu jelas melanggar HAM," tegas Ryamizard usai menghadiri upacara hari pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Ryamizard menyatakan, tak mau lagi mengungkit-ungkit tragedi berdarah yang dialami rakyat Indonesia tersebut. Dia berharap, kejadian itu bisa menjadi pelajaran bagi kaum muda.
"Sudahlah tidak perlu di ungkit-ungkit lagi, ini jadi mundur kita harus maju. Belanda juga pernah melakukan banyak pelanggaran HAM. Ke depannya kita harus maju biar tidak ada penjajahan-penjajahan lagi," sambungnya.
Namun demikian, Ryamizard menyatakan Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Sehingga, apapun isi putusan yang dijatuhkan hakim tak akan mempengaruhi keputusan pemerintah.
"Kita ini berdaulat tidak ada yang bisa ikut campur. Kalau kita ikut-ikut terus dengan yang lain itu namanya dijajah" ujarnya.
Baca juga:
Menhan: Perjuangan bukan lagi senjata, tapi akal dan pikiran
Menhan Ryamizard diangkat jadi warga kehormatan pasukan elite TNI
Menhan sebut ada pihak tidak senang Gus Dur jadi pahlawan nasional
Istana sebut Washington Post akan menyesal salah pasang foto Jokowi
Foto Washington Post salah sebut Ryamizard Ryacudu presiden RI