Penuntasan Krisis Sampah Kunci Utama Wujudkan Keadilan Iklim di Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan penanganan tuntas krisis sampah nasional menjadi fundamental untuk mencapai keadilan iklim, menghadapi dampak emisi metana yang merusak stabilitas ekologi dan sosial ma
Jakarta, 6 Juni 2026 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) secara tegas menyatakan bahwa penanganan tuntas terhadap krisis persampahan nasional merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan iklim di Indonesia. Pernyataan penting ini disampaikan dalam sebuah acara puncak yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Acara bertajuk “Gerakan Indonesia Asri: Saatnya Bekerja Untuk Keadilan Iklim” diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, pada Sabtu (6/6). Agenda ini menjadi platform bagi pemerintah untuk menggarisbawahi urgensi masalah lingkungan dan komitmen dalam mencari solusi berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyoroti pengelolaan sampah yang buruk sebagai kontributor langsung terhadap pemanasan global. Hal ini terjadi melalui pelepasan emisi gas metana yang sangat merusak, mengancam stabilitas ekologi dan sosial masyarakat.
Krisis Sampah Nasional dan Ancaman Keadilan Iklim
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, dengan produksi mencapai 51 juta ton setiap tahunnya. Mirisnya, sekitar 74 persen dari jumlah tersebut belum dikelola secara optimal dan sebagian besar berakhir menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan metode terbuka (open dumping).
Siklus sampah yang tidak terpilah ini menciptakan darurat lingkungan yang parah, terutama karena pelepasan gas metana. Gas metana memiliki daya rusak 30 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan karbon dioksida (CO2), memperparah bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah pesisir yang dihuni oleh 60 persen penduduk Indonesia.
Menteri Moh Jumhur Hidayat menekankan pentingnya gerakan masif untuk mengatasi permasalahan ini. “Kita harus pastikan gerakan untuk menyelesaikan masalah sampah bisa tuntas setuntas-tuntasnya,” kata Menteri Moh Jumhur Hidayat, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam penuntasan krisis sampah demi keadilan iklim.
RUU Keadilan Iklim: Payung Hukum Penanganan Lingkungan
Guna memperkuat komitmen penanggulangan dampak lingkungan secara hukum, KLH/BPLH saat ini sedang mematangkan draf regulasi baru berupa Undang-Undang Keadilan Iklim. Regulasi ini dirancang untuk mengatur tata kelola lingkungan secara komprehensif, memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan lingkungan.
Pemerintah menyiapkan dua opsi legalitas untuk payung hukum baru ini. Opsi pertama adalah menyusunnya sebagai undang-undang mandiri yang berdiri terpisah, sementara opsi kedua adalah mengintegrasikannya sebagai bab baru ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Melalui RUU Keadilan Iklim, pemerintah juga akan menata regulasi perdagangan karbon. Tujuannya adalah untuk mencegah monopoli oleh spekulan dan memastikan bahwa perdagangan karbon wajib memberikan porsi keuntungan serta manfaat ekonomi terbesar bagi pemberdayaan masyarakat lokal.
“Yang pasti dalam perubahan ini atau dalam bagaimana kita memperlakukan iklim ini, termasuk tadi perdagangan karbon dan sebagainya, pesan dari pemerintah adalah harus memastikan bahwa perdagangan karbon bukan menjadi aventurir daripada pedagang-pedagang, gitu lho ya. Tapi harus menjadi bagian penting dari memberdayakan masyarakat,” tegas Menteri Moh Jumhur Hidayat. Ia menambahkan bahwa masyarakat di wilayah hutan atau mangrove yang karbonnya diperdagangkan harus menerima manfaat terbesar dari proses tersebut, yang akan diatur dalam peraturan.
Sinergi Lintas Sektor dan Inovasi Teknologi Hijau
Acara di Bumi Perkemahan Cibubur tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga. Sinergi lintas sektor ini diperkuat oleh kehadiran jajaran kepala daerah seperti Wali Kota Tangerang Sahrudin, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihoe, Wakil Wali Kota Bogor Zaenal Muttaqin, serta Wali Kota Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, yang semuanya berkomitmen memperluas kawasan hijau.
Untuk mengoptimalkan sebaran program di tingkat tapak, Menteri Moh Jumhur Hidayat bersama jajaran kabinet melakukan komunikasi virtual (teleconference) dengan enam gubernur dan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Kegiatan ini diikuti dengan pembagian sarana pilah sampah serta penanaman simbolis menuju target dua miliar pohon secara nasional.
Orkestrasi pemulihan lingkungan ini akan dilengkapi dengan penyelenggaraan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (INVIROTECH 2026) pada 11-13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center. Acara ini bertujuan untuk mentransfer teknologi hijau terbaik dan menjadi stimulus pencapaian target emisi menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber: AntaraNews