Penjelasan Lengkap Istana soal Transfer Data WNI ke AS

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan secara gamblang mengenai isu transfer data WNI ke AS sebagai timbal balik penurunan tarif impor.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) salah satunya transfer data WNI tidak dimaknai menyerahkan seluruh data masyarakat. Menurutnya, hal itu tidak benar.

"Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak," jelas dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7). 

Maksud dari transfer data itu adalah yang berbasis platform atau aplikasi. Contohnya banyak platform Perusahaan AS yang mengharuskan penggunanya memasukan data-data mereka sebagai syarat log-in. Misalnya saja WhatsApp, Google, maupun Instagram. Aplikasi itu sudah barang tentu meminta data diri penggunanya.

"Ada beberapa platform yang memang itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika, yang di situ ada ketentuan ketentuan untuk memasukkan data-data atau identitas-identitas," katanya.

Prasetyo menekankan kerja sama tersebut justru untuk memastikan data-data masyarakat Indonesia aman saat mendaftar ke platform AS. Selain itu, kerja sama ini agar data masyarakat Indonesia tak disalahgunakan dan dipergunakan untuk hal-hal tidak semestinya.

"Jadi pemaknaannya seperti itu, bukan kemudian pemerintah Indonesia menyerahkan data-data tersebut kepada pemerintah negara lain," ujar dia.

Ia memastikan pemerintah berkomitmen dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal tersebut juga menjadi pembahasan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat saat bernegosiasi.

"Itu bagian dari yang di bicarakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika," terangnya.

Sebelumnya, Gedung Putih melalui situs web-nya pada Selasa (22/7) merilis dokumen berjudul "Lembar Fakta: Amerika Serikat (AS) dan Indonesia Capai Kesepakatan Dagang Bersejarah.

"Lembar fakta tersebut dibuka dengan pernyataan, "Presiden Donald Trump mengumumkan sebuah kesepakatan dagang bersejarah dengan Indonesia, yang akan memberikan warga AS akses pasar di Indonesia—akses yang sebelumnya dianggap mustahil—dan membuka terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, serta digital AS."

Dalam kesepakatan ini, Indonesia akan membayar tarif timbal balik kepada AS sebesar 19 persen. Terkait penghapusan hambatan tarif disebutkan, "Indonesia akan menghapus hambatan tarif terhadap lebih dari 99 persen produk AS yang diekspor ke Indonesia, berdasarkan perlakuan preferensial, di seluruh sektor, termasuk semua produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, serta bahan kimia, yang akan menciptakan peluang akses pasar yang bernilai secara komersial bagi seluruh ragam ekspor AS serta mendukung lapangan kerja AS yang berkualitas tinggi.

"Ketentuan lainnya dalam kesepakatan dagang antara AS dan Indonesia menyangkut isu perlindungan data pribadi. "Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi ke luar wilayahnya ke AS dengan cara mengakui AS sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai sesuai dengan hukum Indonesia. Perusahaan-perusahaan AS telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun," bunyi lembar fakta tersebut.