Pengusaha Samin Tan dicegah KPK
Samin Tan diduga mengetahui suap proyek PLTU Riau-1 senilai USD 900 juta. Samin Tan pernah diperiksa penyidik KPK pada Kamis 13 September 2018 lalu. Samin Tan ditelisik soal aliran uang suap yang diduga diterima mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan cegah terhadap bos PT Borneo Lumbung Energi, Samin Tan. Permohonan cegah diajukan untuk enam bulan ke depan.
"Pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan agar saat dibutuhkan keterangannya sebagai saksi, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (17/9).
Samin Tan diduga mengetahui suap proyek PLTU Riau-1 senilai USD 900 juta. Samin Tan pernah diperiksa penyidik KPK pada Kamis 13 September 2018 lalu. Samin Tan ditelisik soal aliran uang suap yang diduga diterima mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.
"Penyidik mengklarifikasi hubungan atau kerjasama antara saksi (Samin Tan) dengan tersangka (Idrus Marham) dalam kasus ini, serta pengetahuan saksi tentang dugaan aliran dana pada tersangka," kata Febri soal pemeriksaan Samin Tan saat itu.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.
Eni dan Idrus diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk memuluskan Blackgold menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kasus PLTU Riau-1, KPK baiknya pakai Pasal TPPU jerat kader Golkar
Sempat mangkir, Dirut Pertamina memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap PLTU Riau
Lengkapi berkas tersangka Eni Saragih, KPK periksa Dirjen Minerba ESDM
Dua petinggi PLN diperiksa KPK terkait kasus suap PLTU Riau
Direktur Perencanaan Korporat PLN penuhi panggilan KPK
Bantah intervensi Eni, Setnov berdalih ingin tahu ada tidaknya uang suap ke partai
Kasus suap PLTU Riau-1, pejabat PLN diperiksa penyidik KPK