Pengacara ungkap pembicaraan Setnov dan Eni yang disebut bikin tak nyaman

Pertemuan dengan Eni terjadi saat Novanto sedang melakukan olah raga pagi. Novanto membantah meminta Eni mengawal proyek tersebut agar mendapat keuntungan.

2018-09-08 20:42:45

Suap Proyek PLTU Riau

Kuasa hukum mantan Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto, Maqdir Ismail menjelaskan pembicaraan antara kliennya dengan tersangka kasus suap PLTU Riau-1 yang juga mantan kader Golkar, Eni Maulani Saragih di Rutan KPK beberapa waktu lalu.

Apalagi Eni sempat blak-blakan mengungkit tugas yang diberikan Novanto kepadanya untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Belum lagi pengakuan Eni yang menyebut ada aliran dana suap proyek itu yang mengalir untuk kebutuhan Munaslub Golkar.

Pertemuan dengan Eni terjadi saat Novanto sedang melakukan olah raga pagi. Novanto membantah meminta Eni mengawal proyek tersebut agar mendapat keuntungan. Maksud Novanto memperkenalkan Eni kepada Johannes B Kotjo agar Eni memberi perhatian dan pemantauan. Sehingga proyek tersebut tidak mendapat hambatan dalam proses pembangunannya.

"Bukan sebagai perintah mengawal pembangunan proyek untuk kemudian mendapatkan keuntungan bagi Partai Golkar maupun keuntungan pribadi," ungkap Maqdir.

Dia membantah kabar yang menyebut Novanto menjanjikan akan mengatur fee dari proyek ini sebesar 5 persen dari nilai proyek untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah membantu.

Dalam pertemuan itu Novanto juga meminta konfirmasi soal adanya aliran uang untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar, seperti yang diutarakan Eni.

"Ibu Eni mengaku ada uang pinjaman sebesar Rp 2 miliar untuk kepentingan partai. Ada bukti penggunaan uang itu. Pak Novanto menyarankan Ibu Eni agar melakukan koordinasi dengan pengurus Golkar untuk pengembalian uang ini. Karena pak Novanto tidak bisa membantu pengembaliannya, mengingat kondisi beliau sendiri tidak dalam posisi bisa membantu pengembalian uang ini," jelasnya.

Maqdir meminta Eni dan kuasa hukumnya tidak membuat atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara suap proyek PLTU Riau-1.

(mdk/noe)