Pemprov Kaltim hanya anggarkan Rp 250 miliar di Pilkada 2018

"Artinya, kemampuan keuangan daerah hanya Rp 250 miliar. Ini kan situasi keuangan hanya memungkinkan Rp 250 miliar. Ini kan belum kiamat, bisa kita bicarakan dengan kabupaten dan kota," kata dia.

2017-06-07 00:18:00

Samarinda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya sanggup mengalokasikan Rp 250 miliar untuk mendanai Pilgub Kaltim di 2018 mendatang. Angka itu, jauh berkurang dari yang diperlukan yaitu sebesar Rp 486 miliar maupun yang sudah dirasionalisasi KPU sekitar Rp 356 miliar.

"Yang jelas, KPU itu kita alokasikan Rp 250 miliar. Sisanya dari anggaran murni dan perubahan, ada Rp 180 miliar di 2018. Rinciannya diantaranya Bawaslu Rp 40 miliar, TNI Rp 6 miliar, Polda Rp 20 miliar dan Rp 15 miliar untuk kabupaten dan kota," kata Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Rusmadi kepada wartawan di Samarinda, Selasa (6/6).

"Artinya, kemampuan keuangan daerah hanya Rp 250 miliar. Ini kan situasi keuangan hanya memungkinkan Rp 250 miliar. Ini kan belum kiamat, bisa kita bicarakan dengan kabupaten dan kota," sambung Rusmadi.

Bahkan lanjut Rusmadi, tidak mustahil pembicaraan juga akan dilakukan dengan partai politik. Sebab, untuk Pilkada 2018 berbeda dengan pemilu sebelumnya.

"Pemilu ini pemerintah yang menyiapkan termasuk kampanye. Misal ada 100 event kampanye, kalau dikurangi misal seperseparuhnya, apa pilkada tidak jadi?" sebut Rusmadi.

"Atau misal tetap 100, 50 pemerintah, 50 dari dukungan parpol. Itu kalau parpol setuju gotong royong. Jadi, bukan cuma intensitas kampanye, termasuk sosialisasi. Misal KPU aja mengusulkan futsal untuk sosialisasi, itu tidak dilaksanakan tidak apa-apa," jelasnya.

Rusmadi kembali mencontohkan, apabila dalam kegiatan KPU ada agenda pertemuan dengan pemilih pemula, banyak hal yang bisa ditanggulangi.

"Misalnya pemuda, kan kita ada Dispora. Kalau pelajar, kita ada Diknas. Kalau mau bertemu petani, kita ada Dinas Pertanian dan komisioner hadir memberikan sosialisasi," terang Rusmadi.

"Artinya ini belum tamat, masih panjang. Tapi kalau belum apa-apa Rp 350 miliar, berarti ya tidak ada jalan keluar," demikian Rusmadi.

(mdk/msh)