Pemerintah diminta selenggarakan simulasi pemilu serentak

Merdeka.com - Pemerintah diminta menyimulasikan pelaksanaan pemilu serentak guna memastikan kesiapannya mulai dari teknis hingga kesiapan aparat keamanan. Simulasi sangat penting karena pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan presiden secara serentak, jangan sampai terjadi vakum kekuasaan.

"Pemerintah harus membuat simulasi pemilu serentak karena harus kebayang secara praktis penyelenggaraannya," kata anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu Diah Pitaloka di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (6/6).

Politisi PDI perjuangan ini menambahkan, Presiden akan mendapatkan mandataris MPR sehingga hal itu penting bagi transisi kekuasaan dalam demokrasi.

"Ini 'kan satu periode atau momentum sangat penting bagi transisi kekuasaan dalam demokrasi kita. Selain itu, isu keamanan menjadi isu sangat patut untuk diperhitungkan karena ketika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hampir semua personel kepolisian diperbantukan ke Ibu Kota," ujarnya.

Diah mengungkapkan, kapasitas peradilan pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus dipersiapkan secara matang. Khususnya untuk mengantisipasi adanya gugatan dalam pilpres maupun pemilu anggota legislatif.

Anggota Komisi VIII ini menilai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan bagaimana distribusi logistik dan teknis penghitungan suara karena beban yang dikerjakannya ganda, yaitu pemilu anggota legislatif dan pilpres.

"Terkait dengan post meyer, misalnya bencana alam saat pemilu serentak, bagaimana kesiapan pemerintah untuk mengantisipasinya?" jelasnya.

Dia mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2019 mensyaratkan penggunaan KTP elektronik. Sehingga Kementerian Dalam Negeri harus memastikan pencetakannya selesai sebelum pemilu.