Pemkab Tidak Tambah Alokasi Pembebasan Lahan Ibu Kota Bogor Barat

Pembebasan lahan seluas 40 hektare dengan anggaran Rp40 miliar, sempat disiapkan dalam APBD 2020 murni. Namun, Pandemi Covid-19 memaksa Pemkab Bogor merealokasi sebagian anggaran tersebut untuk percepatan penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, tidak ada penambahan dana dalam APBD Perubahan 2020 untuk pembebasan lahan calaon ibu kota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg, Kamis (24/9).

Pembebasan lahan seluas 40 hektare dengan anggaran Rp40 miliar, sempat disiapkan dalam APBD 2020 murni. Namun, Pandemi Covid-19 memaksa Pemkab Bogor merealokasi sebagian anggaran tersebut untuk percepatan penanganan Covid-19.

"Sampai pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) lalu, belum ada penambahan. Karena postur APBD Perubahan masih defisit. Tapi tidak dialihkan untuk yang lain. Masih dianggarkan karena itu perintah perundang-undangan," kata Rudy.

Meski begitu, Rudy sadar, alokasi anggaran pembebasan lahan tidak memiliki urgensi tinggi. Pasalnya, belum ada sinyal moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kapan dicabut.

"Tetap harus dianggarkan supaya kita dianggap serius dalam mempersiapkan pemekaran daerah Kabupaten Bogor Barat," tegas politisi Gerindra itu.

Pada lain sisi, Bupati Bogor Ade Yasin mengeluarkan wacana untuk menggeser lokasi ibu kota Kabupaten Bogor Barat dari Cigudeg ke Kecamatan Rumpin. Kondisi geologi di Cigudeg jadi pertimbangan pasca bencana alam awal 2020 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, wacana itu dilontarkan Ade Yasin karena saat awal pemilihan Cigudeg sebagai ibu kota tidak ada kajian soal geologi.

"Sekarang dari Badan Geologi menetapkan sebagian besar wilayah Cigudeg zona merah rawan bencana. Nah, sekarang makanya kajian untuk Rumpin sebagai ibu kota sedang dikaji," kata Burhan.

Meski pada akhirnya menjadi polemik, menurut Burhan pencabutan moratorium jauh lebih penting. "Kajian tetap berjalan sambil menunggu moratorium dicabut oleh pemerintah pusat," kata Burhan.