Pemindahan Ibu Kota butuh dana Rp 200 triliun

Jika pemindahan Ibu Kota jadi dilaksanakan, jangan sampai Jakarta ditinggalkan begitu saja.

2013-09-10 10:11:37

Ibu Kota Pindah

Pemindahan Ibu Kota yang kembali diwacanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dinilai tepat. Namun, jika dilakukan pada saat Indonesia sedang krisis dinilai tidak tepat karena pemindahan ibu kota memerlukan dana yang tidak sedikit.

"Sudah tepat, tapi waktunya enggak apa. Sekarang krisis itu mahal biayanya. Kalau dipaksakan pemborosan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana saat dihubungi wartawan, Selasa (10/9).

Anggaran yang dibutuhkan untuk membuat Ibu Kota baru menurut politisi yang akrab disapa Sani ini sekitar Rp 200 Triliun. Sedangkan, idealnya untuk untuk pemindahan paling cepat tahun 2027.

"Buat pindah total sekitar Rp 200 triliun," ucapnya.

Ada banyak proses yang harus disiapkan selain kondisi ekonomi, yakni political will. Sani pun berharap jika pemindahan Ibu Kota jadi dilaksanakan, jangan sampai Jakarta ditinggalkan begitu saja.

"Habis manis sepah di buang," tegasnya.

Politisi PKS ini menjelaskan konsentrasi administrasi untuk Ibu Kota ini diharapkan seperti di Malaysia. Yakni, pusat bisnis dan pemerintahan berbeda lokasinya.

"Konsentrasi administrasi buat ibu kota kaya malaysia. Kuala Lumpur buat bisnis saja. Pusat administrasi pemerintah beda lagi," jelasnya.

Sedangkan, tiga opsi yang diajukan oleh SBY sebagai bentuk pemindahan Ibu kota, Sani berpendapat opsi ketiga untuk mengoptimalkan Jakarta merupakan pilihan yang tepat. Pengoptimalan Jakarta dengan jalan memperbaiki infrastruktur, dan menambah transportasi. Kemudian, pembuatan tanggul raksasa atau giant sea wall di pantai utara sebagai antisipasi hasil riset yang menyatakan tahun 2025 Jakarta akan tenggelam.

"Kalau opsi ketiga ada setengahnya Jakarta bisa jadi luar biasa,"ucapnya.

Sementara itu, Jakarta apabila tidak menjadi Ibu Kota dapat dijadikan sebagai kota jasa. Tetapi, harus jelas konsepnya seperti apa, sehingga tidak setengah setengah.

"Kaya Kuala Lumpur dilepas jadi kota jasa dan pusat pemerintahan pindah ke putra jaya," katanya.

Adapun, idealnya ibu kota dipindahkan ke mana, Sani mengaku harus dilakukan pengkajian ulang. Kalau ditilik gagasan dari Bung Karno sempat memiliki gagasan untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya tetap harus dikaji.

"Tapi harus dikaji. Kalau bisa jangan terlalu jauh," tandasnya.

(mdk/hhw)