Merdeka.com - Jakarta sebagai ibu kota negara kini sudah tidak ideal lagi. Kota ini menyimpan segudang masalah. Mulai dari kemacetan akut, kepadatan penduduk, pembangunan tak terencana hingga banjir yang selalu mengintai jika musim hujan datang.

"Banjir sudah masuk ke dalam Istana Presiden, tidak ada alasan bagi pemerintah tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara," ujar Pakar kebijakan publik, Andrinof Chaniago di Solo, Kamis (17/1).

Chaniago mengusulkan Kalimantan menjadi lokasi pemindahan ibukota. Kalimantan dipilih karena akan menumbuhkan epicentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain itu, dibandingkan daerah lain, Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak pernah diguncang gempa bumi.

"Kalimantan itu relatif aman. Jika jadi dipindahkan, ini akan memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa," imbuhnya.

Jika benar terealisasi, manfaatnya bukan saja bagi revitalisasi Jakarta, tapi Pulau Jawa secara keseluruhan sehingga kembali berfungsi sebagai pulau yang strategis dan penting.

Dia mengatakan kerugian akibat kemacetan di Jakarta sudah parah. "Minimal Rp 17 triliun per tahun," ujar Andrinof.

Tapi kalau pindah Ibu Kota, berapa ongkosnya? Andrinof pernah menyusun kertas kerja biaya pemindahan Ibu Kota. Angka minimum membangun sebuah Ibu Kota baru adalah Rp 100 triliun, dengan perhitungan program berjalan tahunan.

"Jika pembanguan kota baru itu butuh waktu 10 tahun, maka kita menyisihkan APBN Rp 10 triliun untuk membangun tiap tahun," kata Andrinof.

Angka Rp 10 triliun per tahun itu, kata Andrinof, lebih kecil dari estimasi kerugian Jakarta setiap tahunnya akibat macet.

Andrinof mengatakan kota baru ini harus bisa memuat minimal satu juta penduduk. Tentu kota itu harus punya fasilitas lengkap. Jaringan jalan, drainase, listrik, telepon, bandara internasional dan perkantoran. Juga istana bagi presiden dan wakil. "Ada 400 ribu pegawai negeri sipil dan sisanya keluarga dan kalangan swasta," ujarnya.

Berikut pemimpin ini bermimpi pindahkan Ibu Kota Indonesia.

Soekarno

Presiden Soekarno pada tahun 1950-an sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Soekarno dulu punya mimpi memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.Mengapa Palangkaraya? Ada beberapa pertimbangan Soekarno. Pertama Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua menghilangkan sentralistik Jawa.Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinil."Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.

Megawati Soekarnoputri

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan sangat setuju bila ibukota dipindahkan dari Jakarta ke wilayah lain. "Saya setuju bila harus dipindah," kata Megawati ditemui di Sentul, Bogor, Jawa Barat.Di mana wilayah yang paling cocok untuk ibukota baru itu? "Palangkaraya sangat bagus untuk dijadikan ibukota, dan sangat cocok,"jawab Mega. Alasannya letaknya di tengah, bebas bencana dan lahannya luas.Tapi Megawati menekankan bahwa tidak mudah memang memindahkan ibukota itu. Alasannya karena perlu persiapan yang matang dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Jadi pertanyaannya, lanjut Mega, apakah kita siap atau tidak.

Soeharto

Pada massa era Presiden Soeharto sekitar akhir dekade 1980-an pernah muncul ide memindahkan ibu kota ke Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar 24 desa di tiga kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur pernah direncanakan akan disulap menjadi kota metropolitan. Jonggol dari sudut lokasi dianggap ideal untuk memecah beban Jakarta. Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta sehingga memudahkan proses pemindahan ibu kota.Indonesia mempunyai banyak kota yang tersebar di berbagai pulau yang bisa dipilih sebagai Ibu kota baru tapi untuk memindahkan Ibu kota, pemerintah harus lebih dulu mengkaji secara cermat rencana pemindahan, termasuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Kota yang akan menjadi ibu kota nantinya harus memiliki wilayah cukup luas, aman dari bencana, sudah memiliki infrastruktur terutama jalan raya, bandara, dan stasiun kereta api.

Prabowo Subianto

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berpendapat ibu kota memang perlu dipindah apalagi banjir dan macet semakin parah."Saya berpendapat, harus kita pikirkan pemindahan ibu kota," kata Prabowo usai acara syukuran lolosnya Gerindra sebagai partai peserta pemilu di DPP Gerindra, Jakarta, Kamis (17/1).Namun Prabowo tidak mempunyai gambaran daerah mana yang layak menggantikan Jakarta sebagai ibu kota. Dia meminta para ahli segera memikirkan hal itu. "Saya serahkan ke ahli untuk mencari tempat yang baik," jelasnya.Prabowo berpesan, penyelesaian persoalan Jakarta harus dilakukan menyeluruh. Dan proyek pembangunan terowongan bawah tanah dianggap cukup baik."Untuk menyelesaikan persoalan di ibu kota harus solusi menyeluruh, termasuk soal tata ruang dan infrastruktur. Saya prihatin dengan banjir Jakarta saat ini," tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Amien Rais

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pernah berwacana untuk memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut dia, Jakarta sudah tidak bisa menampung beban soal kemacetan, banjir dan polusi.