Pemerintah pantau ketat perusahaan bayar uang tebusan untuk 10 WNI

Sejauh ini, kata Luhut, keinginan perusahaan untuk membayar uang tebusan adalah pilihan yang paling tepat.

2016-04-05 11:14:29

Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya akan memantau dengan ketat proses pembayaran uang tebusan Rp 14,3 miliar untuk pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Sejauh ini, kata Luhut, keinginan perusahaan untuk membayar uang tebusan adalah pilihan yang paling tepat.

"Itu urusan perusahaan, kita pantau dengan ketat karena itu mungkin strategi yang terbaik," kata Luhut ketika menghadiri acara pembekalan seluruh kepala Lapas dan Rutan seluruh Indonesia di Kantor Menkum HAM, Jl. Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/4).

Luhur mengatakan akan mendapat laporan perkembangan dari perusahaan sejauh mana mereka akan membayar uang tebusan itu. Pemerintah menurutnya tidak akan campur tangan atau membayar sepeserpun kepada Abu Sayyaf.

"Ya kemarin saya diberitahu, kira-kira begitu (perusahaan mau bayar). Kita lihat perkembangan karena itu komunikasi antara pengusaha dan penyandera. Kita akan dapat laporan dalam hari-hari ini," jelas dia.

Menurut Luhut sikap ini bukan berarti Indonesia melunak atau menyerah kepada pihak Abu Sayyaf. Dia menegaskan usaha lain sejauh ini akan terus dilakukan. "Tidak, kita tidak akan menyerah," tegas mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.

Di sisi lain, Luhut mengatakan akan membantu setiap proses yang ada jika perusahaan akan melakukan pembayaran uang tebusan. Sebab diketahui tinggal tiga hari lagi adalah waktu yang diberikan Abu Sayyaf untuk membayar uang tebusan.

"Kami paham makanya kami akan monitor," pungkas dia.

(mdk/ren)